.webp)
Konflik lahan Taman Sriwedari kembali memanas antara ahli waris dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Koordinator Ahli Waris Wirjodiningrat, RM Gunadi Joko Pikukuh, mengatakan pihaknya akan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan.
"Secara fisik tetap akan saya mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi," kata dia saat dihubungi detikJateng, Senin (21/9/2026).
Gunadi mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan gugatan baru terkait kepemilikan maupun pengosongan lahan. Menurutnya, perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya ini kan hanya tinggal pelaksanaan eksekusi pengosongan. Saya tidak perlu menggugat lagi. Gugatan kepemilikan dan pengosongan itu sudah inkracht tahun 2013. Hanya tinggal pelaksanaan pengosongannya saja," ucapnya.
Gunadi menyebut pihaknya akan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Namun, dia belum mengungkapkan waktu pengajuan karena masih menyiapkan langkah yang akan ditempuh.
"Memang itu. Tinggal mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan dan pengosongan," ujarnya.
Gunadi mengatakan putusan tersebut memerintahkan Pemkot Solo menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris. Menurut dia, putusan tersebut juga membuka kemungkinan pelaksanaan penyerahan dengan bantuan alat negara.
"Amar putusannya memerintahkan kepada para tergugat, Pemkot Surakarta, untuk menyerahkan tanah objek sengketa beserta seluruh bangunan gedung yang berdiri di atasnya kepada ahli waris, bilamana perlu dengan bantuan alat negara," tutur Gunadi.
Gunadi mengatakan lahan taman Sriwedari milik ahli waris merupakan semua yang berada di sana. Lahan itu disebut berada di kawasan Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, dengan batas Jalan Museum di sisi timur, Jalan Bhayangkara di sebelah barat, Jalan Kebangkitan Nasional di selatan, dan Jalan Brigjen Slamet Riyadi di utara.
"Tanah seluas kurang lebih 99.889 meter persegi yang terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, dengan uraian batas-batas. Itu semuanya beserta seluruh bangunan gedung yang berdiri di atasnya," katanya.
Dia menyebut sejumlah bangunan yang menurutnya termasuk dalam objek sengketa antara lain Museum Radya Pustaka, Graha Wisata Niaga, kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Gedung Wayang Orang, Stadion Sriwedari, Museum Keris, serta sebagian bekas Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan.
Gunadi juga menyebut jumlah ahli waris saat ini diperkirakan mencapai 350-400 orang. Angka tersebut, kata dia, masih dalam proses pendataan dan pelengkapan dokumen.
"Dulu tahun 2012 saya pernah mengajukan surat permohonan keterangan waris. Itu masih 282 orang. Sekarang kan sudah 2025, kan pasti nambah," katanya.
"Ya itu antara 350 sampai 400. Makanya saya masih punya tugas untuk melengkapi itu," imbuhnya.
Terpisah, Wali Kota Solo, Respati Ardi mengatakan bahwa Pemkot tidak akan mempersoalkan bila ahli waris mengajukan eksekusi pengosongan lahan. Menurutnya, itu merupakan hak setiap warga negara.
"Itu hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum, hak setiap warga negara untuk melakukan pengaduan dan lain-lain. Tapi pemerintah kota juga punya mekanisme untuk melakukan perlawanan hukum," kata Respati.
Respati mengatakan, Pemkot Solo tidak akan melakukan langkah hukum usai sengketa lahan Taman Sriwedari kembali memanas.
"Sebetulnya ini masalah ketentuan yang berlaku saja. Sikap hari ini kami sebagai Wali Kota mengikuti peraturan yang berlaku dan kebijakan pasti berbasis kemanfaatan untuk masyarakat," pungkasnya.
Sengketa Lahan Sriwedari Kembali Panas
Diberitakan sebelumnya, sengketa lahan Sriwedari Solo antara ahli waris KRMT Wiryodiningrat dengan Pemkot Solo kembali memanas. Hal itu dipicu rencana ahli waris yang akan membangun sekretariat bersama di lahan itu.
"Rencana mau mendirikan bangunan kantor sekretariat bersama ahli waris dari almarhum Eyang Wiryodiningrat," kata Koordinator ahli waris, RM Gunadi Joko Pikukuh saat dihubungi wartawan, Kamis (17/9).
Gunadi mengatakan kantor sekber tersebut nantinya menjadi tempat berkumpul para ahli waris yang tersebar di berbagai daerah. Menurutnya, pembangunan kantor dilakukan karena selama ini para ahli waris kesulitan menentukan lokasi untuk berkumpul ketika berada di Solo.
Gunadi menyebut bangunan yang akan didirikan berukuran sekitar 9x14 meter. Pihaknya mengaku setelah material diletakkan di sana, selanjutnya melakukan peletakan batu pertama.
Menurut dia, pembangunan sekber berada di atas lahan Hak Pakai (HP) 40 yang diklaim milik Pemkot Solo. Pihaknya juga telah melayangkan surat pemberitahuan ke Pemkot Solo.
"Saya juga sudah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada aparat mulai dari kapolda, kapolres, kapolsek, koramil dan lurah setempat," sambungnya.
Gunadi juga menyinggung perkara sengketa lahan Sriwedari. Dia menyatakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah telah mengakui kepemilikan tanah tersebut berada pada ahli waris
"Di dalam putusan inkrah, kepemilikan sudah diakui. Kemudian Pemkot selaku tergugat sudah diperintahkan untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut dan bangunannya itu kepada ahli waris," katanya.
Gunadi menyebut objek sengketa tersebut berada di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, dengan luas kurang lebih 10 hektare.
"Jadi semua paket itu yang berdiri di atas tanah eigendom itu milik ahli waris," ujarnya.
Terkait mengenai Hak Pakai (HP) Nomor 40 dan 41 yang disebut sebagai aset Pemkot, Gunadi mempersilakan klaim tersebut dibuktikan secara hukum.
"Boleh saja, tapi nanti kan bisa dibuktikan. Putusan yang mana amarnya yang menyatakan bahwa berdasarkan Hak Pakai sekian, sekian, sekian, tanah Sriwedari itu milik Pemerintah Kota?" katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Mareta Dinar Cahyono, mengatakan telah mengirim surat balasan kepada ahli waris. Mareta mengatakan bahwa lahan Taman Sriwedari merupakan aset milik Pemkot Surakarta.
Dirinya mengatakan lahan Taman Sriwedari tercatat dalam sejumlah sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yakni Hak Pakai Nomor 41, Hak Pakai Nomor 40, Hak Pakai Nomor 46, dan Hak Pakai Nomor 26.
Material Pembangunan Sekber Digusur
Sementara itu Pemkot Solo telah menggusur material dari ahli waris KRMT Wiryodiningrat yang hendak mendirikan bangunan sekber di Taman Sriwedari. Pihak Pemkot Solo sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak ahli waris.
"Kegiatan hari ini adalah kita menindaklanjuti surat pemberitahuan kita kepada Saudara RM Gunadi Joko Pikukuh terkait pada waktu itu dia juga meletakkan material di lahan Taman Sriwedari," kata kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Mareta Dinar Cahyono, saat ditemui awak media di Taman Sriwedari, Kamis (17/9).
Pantauan detikJateng, material berupa kayu, umpak, dan genting itu diangkut oleh Satpol PP dan dibawa ke kantor Satpol PP. Mareta mengatakan, dalam surat tersebut pihaknya meminta material yang berada di lahan Pemkot Solo untuk diambil kembali. Lahan yang dimaksud berada di Hak Pakai (HP) Nomor 26, 40, 41, dan 46.
"Intinya yang pertama, untuk mengambil kembali material yang ada di lahan milik Pemerintah Kota Surakarta, di HP 26, 40, 41, dan 46," ujarnya.
Mareta mengatakan, surat tersebut telah diterima pihak yang bersangkutan pada Senin (14/9) pukul 13.00 WIB. Pemkot memberikan waktu 2 x 24 jam sejak surat diterima untuk mengambil material tersebut.
Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Mareta menyebut belum ada respons maupun pengambilan material oleh pihak yang bersangkutan. Pemkot kemudian meminta bantuan Satpol PP untuk mengamankan material tersebut.
"(Surat) Sudah diterima tanggal 14 September kemarin pukul 13.00. Belum ada respons," katanya.
Mareta menyebut material yang berada di lahan Sriwedari itu kemudian dicatat dalam proses pengamanan.
Dihubungi secara terpisah, ahli waris KRMT Wiryodiningrat menyatakan tetap berencana mendirikan bangunan Sekber di lahan Taman Sriwedari meski materialnya telah diamankan oleh Pemkot Solo.
"Prinsip saya tetap akan mendirikan bangunan di atas tanah milik ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata koordinator ahli waris KRMT Wiryodiningrat, RM Gunadi Joko Pikukuh saat dihubungi awak media.
Diketahui, sengketa atas lahan Sriwedari antara ahli waris RMT Wirjodiningrat melawan Pemkot Solo sudah berjalan lebih dari 4 dekade. Sudah ada belasan putusan pengadilan terkait sengketa tersebut.
Terakhir, pihak ahli waris RMT Wirjodiningrat yang merasa telah memenangkan sengketa itu lantas memohon sita eksekusi ke PN Solo. Pihak pengadilan kemudian meletakkan sita eksekusi.
Namun peletakan sita eksekusi itu digugat oleh Pemkot Solo dan menang hingga di Mahkamah Agung. Adapun upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak ahli waris ditolak. Hasilnya ditindaklanjuti oleh PN Solo yang mengangkat sita eksekusi.
Simak Video "Aice Got You Season 2 Pecah di Solo! Audisi hingga Konser Gratis"
[Gambas:Video 20detik](dil/apl)
