.webp)
Dana asuransi jemaah haji Indonesia senilai SAR 14 juta atau sekitar Rp 67,7 miliar yang sempat dipotong oleh otoritas Arab Saudi kini telah dikembalikan ke rekening e-Wallet. Pengembalian ini dilakukan setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.
Dilansir dari laman resmi Kemenhaj, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pengembalian dana tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah meminta penjelasan mengenai pemotongan asuransi terhadap jemaah haji Indonesia yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dahnil, setiap jemaah sebenarnya telah memperoleh perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000. Karena itu, pemerintah meminta kejelasan apakah sembilan penyakit tersebut memang termasuk dalam kategori yang tidak ditanggung asuransi.
"Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi," jelasnya.
Denda Asuransi Jemaah Haji 2026 Dimaafkan
Dahnil menjelaskan, bersamaan dengan pengembalian dana ke e-Wallet, otoritas Arab Saudi menyampaikan bahwa denda terhadap jemaah haji Indonesia 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut telah dimaafkan.
Meski demikian, kebijakan tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa persoalan serupa tidak akan terjadi pada musim haji berikutnya.
Pemerintah Arab Saudi justru memberikan sinyal akan menerapkan aturan lebih ketat dalam penyelenggaraan haji mendatang. Kemenhaj RI juga diminta memenuhi ketentuan yang nantinya disepakati dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Apabila pelanggaran serupa kembali ditemukan, biaya yang timbul dapat dibebankan kepada jemaah bersangkutan melalui pemotongan saldo e-Wallet pada aplikasi Nusuk Masar.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia agar persoalan terkait kesehatan dan perlindungan asuransi tidak kembali terjadi pada musim haji 2027.
Kemenhaj Perketat Istithaah Kesehatan Jemaah Haji 2027
Mengantisipasi penerapan aturan yang lebih ketat dari Arab Saudi, Kemenhaj akan memperkuat pemeriksaan istithaah kesehatan atau istithaah sihhiyah bagi calon jemaah haji 1448 H/2027 M.
Pemeriksaan kesehatan akan menjadi perhatian sejak tahap awal persiapan keberangkatan. Dengan begitu, jemaah yang diberangkatkan diharapkan benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji.
"Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan," ujarnya.
Selain pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj juga berencana menjajaki kemungkinan pemberian asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi atau risti.
Skema tersebut terutama ditujukan bagi kelompok jemaah yang tidak mendapatkan perlindungan dalam cakupan asuransi yang berlaku. Dengan adanya perlindungan tambahan, diharapkan risiko pembiayaan akibat persoalan kesehatan dapat diantisipasi sejak sebelum keberangkatan.
Dahnil menegaskan, penguatan pemeriksaan kesehatan, kepastian perlindungan asuransi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah Arab Saudi harus menjadi satu kesatuan dalam persiapan haji.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan, tetapi memastikan jemaah memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Perlindungan jemaah harus disiapkan sejak sebelum keberangkatan," tutupnya.
