.webp)
Kapan pejabat tak lagi kayak menjabat dan wajib mundur menurut Islam? Pembahasan ini jadi hal menarik untuk diulas. Sebagaimana diketahui, Islam memandang jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik, tak sekadar kekuasaan.
Dinukil dari buku Kekuasaan dan Keadilan Tidak Seimbang Terjadi Kesenjangan tulisan KH KPP Noer Nasroh Hadiningrat, jabatan jadi ujian iman yang sangat berat dan memiliki konsekuensi eskatologis yang nyata. Pejabat negara berkewajiban menjaga amanah dan menghindari pengkhianatan terhadap publik.
Turut diterangkan dalam buku Indikator Kepemimpinan Menurut Al-Qur'an susunan Prof Dr Dedy Achmad Kurniady M Pd, Islam menilai kepemimpinan harus dilandasi oleh amanah dan keadilan. Dua nilai utama itu menentukan kelanggengan serta keberkahan pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 58,
۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
Dalam setiap bentuk pemerintahan dan kepemimpinan, keadilan jadi tiang penyangga utama yang menentukan keberlangsungan dan keberkahan sebuah sistem. Tanpa keadilan, kekuasaan akan berubah menjadi alat penindasan, hukum kehilangan makna, dan masyarakat jadi korban kesewenang-wenangan.
Dalam konteks Islam, keadilan tidak hanya merupakan prinsip hukum, tetapi juga nilai spiritual yang tinggi derajatnya. Bahkan, keadilan dikaitkan langsung dengan ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8,
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."
Lantas bagaimana Islam memandang pejabat yang tak lagi layak menjabat dan wajib mundur?
Pejabat Wajib Mundur Saat Tidak Kompeten-Cacat Keadilan
Sejatinya, ketika pejabat tidak berkompeten menjalankan tugasnya kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri tanpa intervensi siapa pun diperbolehkan. Bahkan, mundur dari jabatan karena tidak memiliki kompetensi hukumnya wajib.
Abu Bakar Al Khawarizmi dalam kitabnya Mufidul Ulum Miubidul Humum yang dinukil oleh NU Online menjelaskan pengunduran diri seorang pejabat dalam konsep Islam ada dan diperbolehkan. Jika seorang pemimpin terdampak faktor-faktor seperti menurunnya produktivitas karena sakit, sehingga mempengaruhi kepemimpinannya maka diperbolehkan. Terlebih jika ada sosok atau figur yang mampu mengisi posisi kosong tersebut.
Islam mewajibkan pemimpin mengundurkan diri atau melepas jabatan ketika sudah tidak kompeten dalam memimpin. Menjalankan suatu bidang apa pun itu harus menguasai kompetensi yang berkaitan.
Misalnya, pebisnis harus menguasai segala kompetensi yang berkaitan dan bersinggungan dengan bisnis. Begitu pula dengan pemimpin, harus memiliki kompetensi kepemimpinan.
Al-Qurthubi turut menyebutkan kewajiban mengundurkan diri bagi pemimpin ketika tidak memiliki kompetensi.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ إِذَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ فِي الْإِمَامَةِ
Artinya: "Wajib bagi seorang pemimpin melepas jabatannya ketika ia mendapati ketidak kompetensi sehingga berpengaruh pada kepemimpinannya." (Tafsir Al-Qurthubi)
Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili menyebut proses pencopotan jabatan terjadi ketika perubahan kondisi dari seorang pemimpin yang didasarkan pada dua hal, melemahnya badan dan cacatnya keadilan. Hal ini juga berlaku pada tindakan pengunduran diri dari jabatan yang dipegang. Kemudian terkait cacat pada aspek keadilan secara rinci mencakup kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan hanya memikirkan diri sendiri.
أَمَّا جَرْحُ العَدَالَةِ فَهُوَ الفِسْقُ: وَهُوَ ارْتِكَابُهُ المَحْظُورَاتِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى المُنْكَرَاتِ، وَانْقِيَادُهُ لِلْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ
Artinya: "Cacat pada keadilan adalah kefasikan: yakni melakukan hal-hal yang dilarang, berani melakukan kemungkaran, serta berpihak pada ambisi pribadi dan hasrat." (Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu)
Wallahu a'lam.
