Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan aturan baru terkait penyelenggaraan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Nantinya, klinik Kopdes tidak lagi menggunakan skema integrasi dengan puskesmas pembantu (Pustu), melainkan mengikuti ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menjelaskan skema awal klinik Kopdes Merah Putih dirancang sebagai bagian dari tujuh gerai usaha koperasi. Dalam rencana tersebut, klinik dan apotek menjadi salah satu unit usaha yang disediakan.
Namun, pemerintah mempertimbangkan besarnya biaya investasi atau capital expenditure (capex) dan biaya operasional atau operational expenditure (opex) untuk penyelenggaraan klinik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, pada tahap awal disusun skema percontohan dengan mengintegrasikan klinik Kopdes Merah Putih bersama Pustu. Skema tersebut dibuat agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk membangun fasilitas klinik baru.
"Usulan klinik di Kopdes bermula dari Inpres pertama tentang KDMP, di mana Kopdes memiliki tujuh gerai termasuk klinik dan apotek. Karena perhitungan capex dan opex yang cukup besar, maka disusun percontohan di mana klinik Kopdes disatukan dengan Pustu supaya tidak perlu capex baru," beber Aji saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (14/11/2026).
Aji menyebut, Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) yang belakangan ramai dibahas publik merupakan petunjuk teknis khusus untuk masa percontohan tersebut.
"KMK yang sekarang banyak diperbincangkan adalah KMK untuk masa percontohan atau uji coba tersebut," ujarnya.
Namun, skema itu berubah setelah terbit Inpres kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih. Dalam kebijakan terbaru tersebut, Kopdes direncanakan memiliki infrastruktur sendiri, termasuk untuk fasilitas klinik.
Dengan perubahan itu, pembiayaan pembangunan dan operasional klinik tidak bisa lagi disatukan dengan Pustu.
"Pada perkembangannya terbit Inpres kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes, di mana Kopdes memiliki infrastruktur tersendiri. Dengan terbitnya aturan tersebut, maka capex dan opex klinik di KDMP tidak lagi bisa disatukan dengan Pustu," kata Aji.
Oleh karena itu, penyelenggaraan klinik Kopdes Merah Putih nantinya harus mengikuti ketentuan yang berlaku bagi FKTP swasta.
"Karena itu, klinik di KDMP mengikuti aturan untuk FKTP swasta. Pengaturan baru akan mencabut KMK juknis percontohan tersebut," lanjutnya.
Kemenkes kini tengah menyiapkan pengaturan baru untuk menjadi dasar penyelenggaraan klinik Kopdes Merah Putih. Aturan tersebut sekaligus akan mencabut KMK yang sebelumnya dibuat khusus untuk pelaksanaan uji coba.
Simak Video "Video Kemenkes: 105 Orang Meninggal Akibat Gempa NTT, 185 Ribu Jiwa Mengungsi"
18 Idea Kemudahan Kaedah Temukan Cara Teknologi Content Langkah Sesuatu(naf/naf)

























































