.webp)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap penyebab Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang belum cair hingga saat ini. Ia menyampaikan saat ini penyaluran BSU masih dalam tahap proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli dikutip dari Antara, Minggu (15/11/2026).
Yassierli pun meminta masyarakat bersabar dan hati-hati terhadap potensi penipuan terkait dengan BSU. Dia menegaskan informasi terkait BSU yang valid adalah yang berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Sebelumnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali disiapkan pemerintah untuk pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total Rp 900 ribu bagi setiap pekerja yang memenuhi ketentuan.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9).
BSU akan diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut diterima sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun.
Airlangga mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima.
Lebih lanjut ia mengatakan hal itu sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening bank.
"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11).
Adapun aturan mengenai penyaluran BSU telah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Untuk pekerja atau buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
(acd/acd)
