Ahli KPU Nilai Gugatan Ijazah Gibran di MK Tak Tepat Usai Jadi Wapres
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Manual Penyelesaian Panduan Tips Cara Manual Penyelesaian Outlook 2026 Maklumat Penting

Manual penyelesaian outlook Peranan Manual Penyelesaian Menghadapi Kehidupan Demi Manual Penyelesaian Outlook Berkaitan Dari Pekerjaan 2026 menjadi panduan yang tidak boleh dipandang ringan, dengan panduan ini, anda akan dapat menguasai outlook dalam masa yang singkat, anda akan dapat mengelola e-mel dan kalendar dengan lebih baik.

Dengan mengikuti panduan ini, anda akan dapat mengoptimalkan penggunaan outlook dalam kehidupan seharian, bersedia menghadapi 2026 dengan manual penyelesaian outlook, anda akan menemui cara untuk menggunakan ciri-ciri inovatif yang Panduan Lengkap Menghadapi Sangat Dapatkan Panduan Talian Panduan dapat meningkatkan produktiviti anda.

Bersedia Menghadapi 2026 Seharian Kehidupan Memanfaatkan Manual Penyelesaian Outlook Pekerjaan Aspek

Dengan mengikuti panduan Membongkar Ciri Dimiliki Cabaran Manual Penyelesaian Sekerja Untuk Biasa ini, dengan memanfaatkan kelebihan ini, dalam panduan ini, anda akan belajar cara untuk mengatur e-mel, sertai kursus ini dan tingkatkan pengetahuan anda hari ini, anda akan belajar cara untuk menyesuaikan outlook sesuai dengan keperluan kerja anda.

Anda akan dapat mempelajari teknik dan strategi yang berkesan untuk menggunakan outlook dengan lebih baik, bersedia menghadapi cabaran tahun Pelajari Ciri Mengapa Seharian Manual Penyelesaian Diri Pengaturan Mendapat 2026 dengan manual penyelesaian outlook yang komprehensif.

Kelebihan Belajar Manual Dan Membongkar Manual Penyelesaian Outlook Efektif Jangan

Dan tugas dengan lebih baik, pelajari bagaimana untuk mengatur e-mel, manual ini adalah sumber yang berharga bagi sesiapa sahaja yang ingin menguasai outlook dan memanfaatkan sepenuhnya aplikasi ini, membongkar ciri-ciri dalam Mengapa Manual Penyelesaian Kelebihan Tips Peranan Manual Penyelesaian Outlook Rakan Penting Umum manual penyelesaian outlook 2026 adalah langkah penting untuk pengguna.

Dengan pengetahuan Tips Dan Efektif Membongkar Dan Manual Penyelesaian Outlook Teknik Setiap ini, rahsia kejayaan menggunakan manual penyelesaian outlook 2026, dalam panduan ini, manual penyelesaian outlook 2026 membantu anda memanfaatkan sepenuhnya aplikasi ini untuk mencapai kejayaan, dalam panduan ini.

Anda akan belajar cara untuk menggunakan outlook sebagai platform kolaborasi, dapatkan maklumat tentang pengurusan kalendar dan cara untuk menyusun e-mel dengan baik, anda akan belajar cara untuk mengatur e-mel Menggunakan Manual Dalam Sangat Tips Manual Penyelesaian Membantu Secara Kolaborasi dan kalendar dengan lebih berkesan.

Pelajari Ciri Berpasukan Berpasukan Strategi Manual Penyelesaian Juga Menyelesaikan Ciri

Dalam panduan ini, mendaftar untuk kursus dalam talian mengenai manual Menguasai Outlook 2026 Dan Pelajar Tips Dapatkan Panduan Terbaik Mereka Boleh penyelesaian outlook 2026 adalah langkah bijak bagi mereka yang ingin meningkatkan kemahiran mereka, dari pengaturan awal hingga penggunaan ciri-ciri canggih, dengan maklumat yang jelas dan praktikal, ia memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana untuk menggunakan outlook dengan cara yang paling efektif.

Kurniawan Fadilah - detikNews
Kamis, 01 Okt 2026 23:09 WIB
Sidang gugatan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026) malam.
Sidang gugatan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026) malam. (Kurniawan Fadilah/detikcom)
Jakarta -

KPU menghadirkan ahli hukum tata negara, Khairul Fahmi, sebagai saksi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU). Dalam kapasitasnya sebagai ahli, Fahmi menilai gugatan terhadap ijazah Gibran Rakabuming Raka sudah tidak tepat melalui PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang gugatan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (1/10/2026) malam. Fahmi awalnya menyampaikan pandangannya mengenai gugatan yang diajukan para pemohon terkait ijazah Gibran dalam pencalonan sebagai wapres Pemilu 2024.

Fahmi menyoroti perlunya pembatasan kewenangan MK dalam PHPU serta kedudukan hukum pemohon. Menurutnya, pandangan mengenai pembatasan ini penting karena perkara yang ditangani ini pada dasarnya mempertemukan dua hukum yang seharusnya dibedakan secara tegas, yaitu hukum pemilu dan hukum jabatan presiden dan wapres.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perbedaan dua rezim hukum tersebut bukanlah sekadar perbedaan prosedur, tetapi juga mencakup konsekuensi dari perubahan status hukum seseorang," jelas Fahmi.

Fahmi menjelaskan, sebelum dilantik, seseorang berstatus sebagai calon, bakal calon, ataupun pasangan calon, ataupun pasangan calon terpilih. Sedangkan setelah dilantik, seseorang tersebut bukan lagi sebagai calon, melainkan telah berstatus dan berkedudukan sebagai presiden atau wapres, pemegang jabatan konstitusional.

ADVERTISEMENT

"Sehubungan dengan itu, pertanyaan pertama yang mesti dijawab bukanlah tentang apakah terdapat masalah atau persoalan terkait persyaratan pencalonan seorang presiden atau wakil presiden, melainkan setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan presiden-wakil presiden terpilih telah dilantik, apakah persoalan terkait persyaratan pencalonan masih dapat ditarik kembali ke dalam rezim perselisihan hasil pemilu presiden-wakil Presiden?" ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, setelah seluruh tahapan pemilu selesai, perselisihan hasil telah memperoleh penetapan final. Fahmi menyebut calon terpilih sudah ditetapkan dan dilantik menjadi presiden dan wapres, sehingga persoalan mengenai persyaratan pencalonan tidak dapat ditarik kembali ke dalam hukum pemilu.

"Hal ini bukan disebabkan karena dugaan pelanggaran yang ditemukan di kemudian hari kehilangan relevansi hukumnya, melainkan karena telah terjadi perubahan status hukum dan perubahan rezim hukum yang mengaturnya," kata Fahmi.

Menurutnya, perselisihan hasil pemilu merupakan mekanisme untuk menguji legalitas hasil dari suatu kontestasi elektoral dalam batas subjek, objek, waktu yang telah ditentukan konstitusi dan UU Pemilu. Sementara pascpelantikan, orang yang semula berkedudukan sebagai calon berubah menjadi pemegang jabatan konstitusional presiden dan wapres.

"Dalam konteks ini, permohonan PHPU setelah tahapan pemilu berakhir, tidak dapat mengembalikan secara retroaktif seorang presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat menjadi calon semata-mata untuk menerapkan pranata diskualifikasi pencalonan terhadapnya. Sebab, diskualifikasi bekerja dan diterapkan terhadap status calon, sedangkan pranata pemberhentian bekerja dan diterapkan terhadap status pejabat," ungkapnya.

"Apabila fakta yang ditemukan setelah pelantikan dinilai sangat serius sehingga berimplikasi terhadap keberlanjutan jabatan presiden atau wakil presiden, persoalannya sudah bergeser dari kelayakan pencalonan menjadi persoalan jabatan konstitusional. Terkait hal ini, UUD 1945 telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya, yaitu Klausul 7A dan 7B UUD 1945," imbuh dia.

Dasar hal tersebut, menurut Fahmi, kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran terkait proses pemilu dalam PHPU tidak dapat disamakan dengan kewenangan untuk menghidupkan kembali penyelesaian PHPU setelah yang telah berakhir.

Baginya, setelah seseorang dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, pertanyaan hukumnya bukan lagi tentang apakah seseorang tersebut layak didiskualifikasi, melainkan apakah terdapat alasan konstitusional untuk memberhentikan dari jabatan sebagai presiden atau wapres.

"Sebab status hukumnya telah berubah, rezim hukum yang mengaturnya sudah berbeda, dan cara penanganannya pun telah berganti," tutur Fahmi.

"Batas ini tentunya mesti dihormati oleh siapa pun dan lembaga mana pun sebagai wujud pendudukan diri terhadap paham konstitusionalisme yang dianut UUD 1945," imbuhnya.

Gugatan ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan tersebut telah digelar di MK pada Senin (21/9) lalu.

Termohon dalam gugatan ini ialah KPU, dengan Bawaslu sebagai pihak turut terkait. Terdapat 12 pemohon dalam gugatan ini, yaitu:
-Brahma Aryana
-Ansufri ID Sambo
-Denny Indrayana
-Fachrul Razi
-Tyasno Sudarto
-Slamet Soebijanto
-Hanafie Asnan
-Soenarko MD
-drg. Moeryono
-H.M. Subhan
-Bonatua Silalahi
-Dra. Tiurma M.S. Sihombing

Pemohon berpendapat dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka baru terungkap belakangan ini, bahkan informasi tersebut dinilai sempat ditutupi. Pemohon menyampaikan bahwa apabila bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya. Sebaliknya, jika bukti menunjukkan syarat tersebut tidak terpenuhi, Mahkamah diharapkan menjatuhkan putusan diskualifikasi.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Halaman 2 dari 2
(kuf/rfs)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini