Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menjadi perhatian para pekerja menjelang akhir tahun. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadwalkan penyaluran BSU 2026 pada November-Desember 2026 dengan nominal bantuan sebesar Rp. 900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan.
Bantuan tersebut diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan, masing-masing sebesar Rp. 300.000 per bulan. Lantas, siapa saja pekerja yang berhak menerima BSU 2026? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi?
Siapa Saja Pekerja yang Memenuhi Syarat BSU 2026?
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatur penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Program bantuan ini menyasar pekerja yang memenuhi kriteria dengan nominal Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari laman resmi Kemnaker, BSU 2026 dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026. Dana bantuan diberikan sekaligus melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja yang memenuhi kriteria juga tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh bantuan tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan penerima.
Adapun kriteria penerima BSU 2026 mencakup pekerja berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Bantuan ini tidak diberikan kepada anggota ASN, TNI, dan Polri.
Selain itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. Dengan demikian, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, besaran upah, dan penerimaan bantuan sosial lainnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam penentuan penerima.
Dalam menentukan batas penghasilan, Kemnaker menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam kepesertaan. Komponen penghasilan tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Sementara itu, pekerja yang berdomisili di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta memiliki batas upah yang disesuaikan dengan UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun wilayah yang tidak menetapkan UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Pekerja Penerima PKH Apakah Bisa Mendapatkan BSU?
Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak termasuk kelompok prioritas penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Berdasarkan informasi pada laman resmi BSU Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran bantuan menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Meski demikian, status penerima PKH tidak secara otomatis menjadi larangan untuk mendapatkan BSU. Pasalnya, dalam Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, status penerima PKH tidak dicantumkan sebagai persyaratan yang menggugurkan calon penerima secara mutlak.
Dengan demikian, pekerja yang menerima PKH masih perlu memperhatikan persyaratan lainnya, seperti status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan batas upah. Penetapan penerima BSU tetap mengikuti proses verifikasi serta ketentuan dan prioritas yang ditetapkan Kemnaker.
Bagaimana Cara Cek Penerima BSU 2026?
Pekerja dapat memantau informasi dan status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui lama resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yakni bsu.kemnaker.go.id. Dilansir dari laman resmi BSU Kemnaker, data calon penerima bantuan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pada laman tersebut, Kemnaker menyediakan langkah pengecekan melalui fitur Cek NIK Penerima. Namun, mekanisme pengecekan status BSU 2026 belum diumumkan secara resmi dan fitur tersebut masih dalam proses.
Kemnaker mengimbau masyarakat untuk memantau pembaruan informasi melalui situs tersebut serta tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi.























































