Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI tengah membidik optimalisasi pengumpulan dana zakat dari kluster Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, potensi zakat dari jutaan karyawan perusahaan pelat merah tersebut ditaksir mencapai Rp 3,2 triliun dalam setahun.
Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, menjelaskan bahwa penghitungan tersebut didasarkan pada jumlah sumber daya manusia di lingkungan BUMN yang mencapai sekitar 1,6 juta karyawan.
"Gambarannya 1,6 juta karyawan BUMN, kalaulah rata-rata mengeluarkan zakat Rp 200 ribu per orang (per bulan), maka itu sudah Rp 3,2 triliun (per tahun). Itu perkiraan dari angka karyawan BUMN, belum di kementerian, lembaga, pejabat negara lainnya, termasuk juga swasta," ujar Rizaludin saat ditemui di Rapat Kerja UPZ dan Pengumpulan Badan BAZNAS RI Tahun 2026 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rizaludin, strategi memaksimalkan potensi besar di lingkungan BUMN menjadi salah satu agenda pembahasan utama BAZNAS saat ini, termasuk menindaklanjuti berbagai masukan terkait penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Rizaludin menegaskan bahwa pembentukan UPZ di berbagai instansi memiliki landasan regulasi yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.
Dalam aturan tersebut, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, hingga BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membentuk UPZ untuk membantu tugas pengumpulan zakat yang hasilnya wajib disetorkan kembali ke BAZNAS.
Saat ini, pengelolaan UPZ di bawah BAZNAS terbagi ke dalam empat kluster utama yang terus bertumbuh:
- Kluster Kementerian
- Kluster Lembaga Non-Kementerian
- Kluster BUMN
- Kluster Swasta
Selain merumuskan strategi pengumpulan di BUMN, BAZNAS juga menyoroti tiga aspek krusial lainnya untuk mengoptimalkan kinerja UPZ, yakni sinkronisasi data muzaki (pemberi zakat), penguatan tata kelola kelembagaan UPZ, serta digitalisasi di lini pengumpulan, penyaluran, hingga manajemen.
Rizaludin mengajak seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga, BUMN, maupun perusahaan swasta untuk bersama-sama mendorong kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi zakat di instansi masing-masing.
Ia memastikan bahwa setiap dana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS dikelola secara profesional dan transparan dengan pengawasan berlapis.
"Kami di BAZNAS diawasi oleh Kementerian Agama, akuntan publik, dan juga setiap tiga bulan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR. Selain itu, setiap enam bulan kami melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Agama," tutup Rizaludin.




































































