Kementerian Agama tengah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Penyusunan tersebut dikawal oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i.
Dalam proses penyusunan naskah akademik RUU itu, para pemuka agama, akademisi, praktisi hukum hingga Komisi VIII DPR dilibatkan. Ketua Tim Kerja penyusunan, Iswandi Syahputra, menjelaskan giat tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025 - 2029.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer," kata Iswandi yang juga Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, dikutip dari situs resmi Kemenag RI pada Selasa (17/11/2026).
Lebih lanjut dia menjelaskan Kemenag segera merespons Peraturan Presiden tersebut membuat KMA Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Kementerian Agama. Dia memaparkan, mulanya tim kerja merumuskan dua pendekatan utama yang mencakup langkah preventif di bagian hulu, melalui insersi kurikulum pencegahan LGBTQ pada pelajaran-pelajaran keagamaan.
"Dan di bagian hilir, kita menyusun semacam pedoman bagi penyuluh-penyuluh keagamaan kita di daerah yang berisi atau bermuatan tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ," jelas Iswandi.
Kemudian, menindaklanjuti usulan Ketua Komisi VIII DPR RI pada pertemuan sebelumnya, ruang lingkup tim kerja diperluas untuk menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) pencegahan penyebaran LGBTQ. Dia menilai langkah ini mendesak karena kampanye kelompok pendukung LGBTQ dinilai telah masuk ke ruang moral publik secara terbuka, salah satunya melalui aksi deklarasi dan tindakan yang dianggap tidak senonoh di ruang publik.
"Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif," tegas Iswandi.
Wamenag Romo Muhammad Syafi'i menegaskan penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi ini sejatinya untuk melindungi bangsa dan menjaga keyakinan umat beragama. Wamenag berpendapat pencegahan penyebaran LGBTQ tak bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Menurut Romo, HAM jadi anugerah Tuhan yang selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan, sehingga upaya penyebaran perilaku menyimpang justru dinilai bertentangan dengan substansi HAM dan hukum positif di Indonesia.
"Karena itu dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT," urai Romo.
Selain isu LGBTQ, Wamenag menyoroti tiga ancaman global lainnya yang dinilai memiliki pendanaan besar dan berpotensi melemahkan ketahanan bangsa, yakni terorisme, peredaran narkotika, serta penguasaan ruang digital.
Terkait mekanisme legislasi, Wamenag menjelaskan bahwa naskah akademik yang disusun tim kerja akan menjadi masukan (feeding) bagi anggota Komisi VIII DPR yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU sesuai Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR nantinya dapat berkolaborasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar regulasi pelarangan penyebaran LGBTQ dapat segera terwujud sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025.
Anggota Komisi VIII DPR, Lale Syifaun Nufus yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid menyambut baik kegiatan penyusunan naskah akademik mengenai pencegahan penyebaran LGBT. Ia menyampaikan harapan pimpinan Komisi VIII DPR RI, agar giat ini nantinya dapat membantu memperkuat regulasi dalam rangka membentengi generasi muda dari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.
Dia menilai dinamika global yang terjadi saat ini telah menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks, tidak lagi terbatas pada ancaman konvensional atau militer saja.
"Dalam kerangka kebijakan pertahanan negara, kita mengenal adanya bentuk ancaman nonmiliter yaitu ancaman yang menyasar dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keselamatan umum," ujar Lale Syifaun Nufus.
Dia menuturkan salah satu isu strategis yang kini menjadi perhatian serius dalam konteks pertahanan negara adalah derasnya invasi nilai-nilai budaya asing yang tidak sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, seperti penyebaran LGBTQ. Sebab, penyebaran LGBTQ berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, norma kesusilaan, dan merusak kelembagaan keluarga yang menjadi fondasi utama masyarakat.
Lale Syifaun Nufus menegaskan bahwa pembiaran terhadap kampanye masif LGBTQ berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, norma kesusilaan, serta merusak kelembagaan keluarga.
"Pembiaran terhadap penyebaran LGBTQ atau normalisasi terhadap kampanye masif LGBTQ akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai moral di masyarakat dan struktur ketahanan keluarga. Sebagai bangsa yang berdaulat secara ideologi dan berlandaskan nilai-nilai yang religius, kita tentu tidak bisa menutup mata terhadap berbagai pergeseran moral yang terjadi di tengah arus globalisasi dan digitalisasi," sambungnya.




































































