Semua jalur pendakian gunung di wilayah Jawa Tengah (Jateng) ditutup sementara. Dikatakan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kedu Utara, Dimyati, penutupan sementara itu berkaitan dengan antisipasi kebakaran lahan dan hutan (karhutla).
"(Penutupan semua jalur pendakian) Betul sekali. Kita mengikuti instruksi dari provinsi, baik Pak Gubernur, Pak Kapolda pada saat kunjungan dan juga surat dari Dinas LHK Provinsi. Untuk sementara, melihat situasi dan kondisi, untuk sementara semua jalur pendakian di Jawa Tengah itu diminta ditutup," kata Dimyati saat dihubungi detikJateng, Rabu (28/10/2026).
Sebagai informasi, untuk gunung yang berada wilayah kerja KPH Kedu Utara antara lain Gunung Sumbing, Sindoro, Ungaran, Kembang dan Pakuwaja yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo. Dimyati menerangkan, KPH Kedu Utara telah menyampaikan surat kepada masing-masing pengelola basecamp untuk menutup sementara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pengelola KPH Kedu Utara itu ada di Gunung Ungaran, Sindoro, Sumbing, Kembang dan Pakuwaja," tuturnya.
Dimyati melanjutkan, surat berisi penutupan sementara sudah diberikan kepada para pengelola basecamp, Selasa (27/10).
"Kalau suratnya itu kita kemarin (Selasa). Suratnya kemarin sudah kita luncurkan, cuman sampainya ke basecamp (mungkin berbeda). Iya (penutupan langkah antisipasi karhutla) sesuai arahan Pak Gubernur minta supaya ditutup semua," ujarnya.
"Artinya, antisipasi, walaupun sekarang sudah ada hujan, tapi bukan berarti musim penghujan sudah datang. Antisipasi yang tidak kita inginkan terjadi kebakaran hutan, yang dikhawatirkan jangan sampai ada pendaki yang terkena dampaknya," lanjutnya.
Ditanya soal sampai kapan penutupan sementara ini berlangsung, Dimyati menjawab sampai situasi dan kondisi sudah dinyatakan aman, serta tidak ada potensi kebakaran di musim kemarau.
"Sampai dengan situasi dan kondisi sudah aman, tidak ada lagi potensi kebakaran di musim kemarau ini," pungkasnya.
LHK Jateng Membenarkan
Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan DLHK Jateng, Soegiharto, membenarkan soal penutupan seluruh jalur pendakian gunung di wilayah Jateng. Ia mengatakan, surat edaran dengan nomor S/500.4/891/2026 telah diterbitkan Rabu (21/10) lalu.
Surat itu diterbitkan sehubungan dengan penetapan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla di Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/237 Tahun 2026.
"Dan memperhatikan semakin meningkatnya insiden Karhutla yang telah merambah kawasan hutan pegunungan strategis, antara lain di Gunung Lawu dan Gunung Sumbing," ungkapnya.
Karhutla itu disebut telah mengancam keselamatan jiwa pendaki, kelestarian ekosistem hutan lindung/konservasi, dan berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup.
Oleh karenanya, surat itu mengimbau para pihak terkait untuk menutup sementara jalur pendakian gunung dan menyiapkan lahan tanpa membakar. Berikut arahan yang tertulis dalam surat tersebut:
1. Diminta untuk melakukan penutupan sementara seluruh jalur pendakian gunung di wilayah kerja/pangkuan masing-masing sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian berdasarkan evaluasi kondisi lapangan
2. Melaksanakan penyisiran, pengawasan ketat, dan evakuasi secara aman dan terkoordinasi (bersama BPBD, BASARNAS, TNI, POLRI, dan relawan lokal) terhadap seluruh pendaki yang saat ini masih berada di jalur pendakian atau kawasan puncak pada wilayah kawasan hutan yang sedang terkena bencana kebakaran
3. Memperketat pengawasan, penjagaan, dan patroli bersama di pintu-pintu masuk jalur pendakian baik yang resmi maupun jalur tidak resmi ("jalur tikus") guna mengantisipasi masuknya pendaki ilegal
4. Memasang papan himbauan, pengumuman resmi, dan spanduk larangan melakukan pembakaran terbuka (open burning), membuang puntung rokok sembarangan, serta membuat api unggun di dalam dan di sekitar kawasan hutan
5. Meningkatkan sosialiasi kepada masyarakat agar tidak melakukan metode pembakaran dalam pembersihan lahan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan
6. Menyiagakan posko pemantauan dan berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan antara lain BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas-Dinas.

































































