Pemerintah telah memastikan kebijakan pengangkatan sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pengangkatan dilakukan dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi, di mana guru akan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen GTK Kemendikdasmen) Nunuk Suryani membeberkan perkembangan terbaru terkait kebijakan ini. Saat ini, seluruh dinas pendidikan masih melakukan pemetaan penempatan guru.
"Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua dinas pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan," tutur Nunuk di acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sudah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data. Verval dilakukan untuk memastikan berapa jumlah kekurangan guru dan berapa jumlah guru yang aktif mengajar di suatu wilayah.
"Baru nanti kita pemetaan," ungkap Nunuk.
Disdik mengusulkan kebutuhan guru di daerahnya melalui Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen. Setelahnya, Kemendikdasmen akan menetapkan usulan tersebut melalui RSDM.
"Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan. Jadi pemetaan itu berproses ya mulai dari sekarang," imbuhnya.
Tak Ditempatkan Jauh Dari Sekolah Asal
Lantaran menjadi pegawai pemerintah pusat, guru PPPK penuh waktu ini diharuskan menerima penempatan di mana saja. Namun, Nunuk menekankan penempatan tidak akan jauh dari lokasi awal guru mengajar.
"Tidak ada (kemungkinan penempatan jauh), kalau kita sejauh ini kita masih di dalam satu kewenangan. Tapi dimungkinkan dalam kabupaten tidak selalu di sekolah yang sekarang, kita harapannya masih di daerah kewenangan kabupaten/kota masing-masing," ungkap Nunuk.
Nunuk berpesan agar para guru tidak perlu khawatir terkait penempatan di kebijakan ini. Ia menekankan, Kemendikdasmen pasti mengeluarkan kebijakan yang tepat terkait penempatan sekolah guru PPPK penuh waktu.
"Kami tahu dia harus ditempatkan di mana.Tidak mungkin dong kita tempatkan jauh banget sementara (sekolah) di dekatnya kosong. Tidak mungkin kita tempatkan di sekolah padahal disitu banyak guru," urai Nunuk
Ia meyakini lokasi penempatan akan didasarkan pada pendataan yang akurat. Untuk itu, guru diminta tak khawatir dan mempersiapkan data masing-masing.
"Guru-guru itu tenang saja, bersiap dilengkapi data-data yang ada. Jika suatu saat dibutuhkan untuk pemberkasan, mereka sudah siap. Bagi yang punya serdik siapkan, bagi yang belum juga tetap akan ditempatkan dan kita akan menempatkan sesuai dengan kebutuhan," pesannya.
Tak lagi di daerah, penempatan guru PPPK akan berlaku adil dan melihat data. Guru akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan.
"Jadi karena sekarang penempatannya ada di pusat, maka instrumen pertama yang dilihat penempatannya itu bukan dia siapa, anaknya siapa. Tapi di mana sekolah yang betul, yang terdekat dengan tempat tinggal mereka," ujar Nunuk.






























































