Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul bakal menyetop pemberian pakan untuk kawanan monyet ekor panjang yang kerap menyerang ladang. Hal ini dilakukan karena monyet itu justru sering mengamuk jika jatah pakannya telat diberikan.
"(Soal pemberian makanan) Dilihat hasilnya belum sesuai, karena MEP (monyet ekor panjang) itu kalau pemberian makanannya terlambat malah ngamuk dan merusak lahan pertanian warga," kata Kepala DLH Gunungkidul, Edy Basuki saat dihubungi detikJogja, Sabtu (14/11/2026).
"Jadi tahun depan sudah tidak ada lagi pemberian makanan itu," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemberian pakan berupa buah-buahan seperti pisang. Lokasi pemberian pakan selama ini berada di wilayah rawan serangan monyet seperti Kalurahan Tepus, Purwodadi, dan Sidoharjo.
Setelah upaya ini gagal mencegah serangan monyet ke ladang, DLH Gunungkidul bakal melakukan vasektomi ke monyet tersebut.
"Tahun depan ada upaya dengan vasektomi, tapi ini baru rencana," ucap Edy.
Terpisah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jogja meminimalisir konflik monyet dengan warga dengan melakukan penanaman tanaman pakan di suaka margasatwa Paliyan, Gunungkidul. Langkah ini dilakukan demi menjaga ekosistem sekaligus meminimalisir potensi konflik monyet dengan warga.
"Lalu pembinaan habitat berupa melakukan pemulihan ekosistem alami dan penanaman tanaman pakan di dalam kawasan suaka margasatwa Paliyan agar ketersediaan pakan di alam tetap terjaga sehingga satwa tidak turun ke wilayah masyarakat," ujar Kepala Seksi KSDA Wilayah II, BKSDA Jogja, Dr. Pairah saat dihubungi detikJogja, Sabtu (14/11).
Lebih lanjut, BKSDA Jogja juga melakukan pemantauan populasi dan gangguan lintas instansi. Langkah yang diambil dengan monitoring rutin terhadap pergerakan populasi MEP sekaligus memetakan titik-titik laporan gangguan secara berkala.
"Lalu ada juga sinergi lintas instansi berupa menjalin koordinasi intensif dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait serta berbagai mitra konservasi," ucapnya.
Penguatan kelembagaan juga dilakukan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 134/TIM/2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di DIY. Dengan payung hukum ini penanganan interaksi negatif maupun gangguan monyet dikelola secara kolaboratif antara BKSDA Jogja, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam SK.
"Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan respons yang lebih cepat, komprehensif, dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun kelestarian satwa liar di DIY," katanya.
Sebagai informasi, belakangan ini serangan monyet liar dilaporkan mengganggu lahan pertanian warga di sejumlah daerah di Gunungkidul. Terakhir, serangan monyet dilaporkan terjadi di lahan pertanian yang baru saja ditanami benih di Alas Tlogo Panggang, Girisuko, Panggang, Gunungkidul.

































































