Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi guru pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027. Kesempatan ini terbuka bagi pelamar umum maupun guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kabar tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno. Menurutnya, Kemenag telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyusun formasi guru secara bertahap mulai 2027.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," jelas Suyitno, dalam keterangan persnya, Rabu (18/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi guru PPPK yang mencoba peruntungan dalam seleksi CPNS 2027, pemerintah menyiapkan jaminan keamanan status. Jika nantinya tidak lulus seleksi menjadi PNS, status kepegawaian mereka sebagai PPPK dipastikan tetap aman.
"Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK," ujarnya.
Berbagai kebijakan afirmasi ini dihadirkan sebagai kado peringatan Hari Guru Nasional 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan langkah tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara serta komitmen pemerintah untuk memuliakan para pendidik.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Menag usai acara Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian Perayaan HGN 2026 di halaman kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Nasaruddin menuturkan, capaian para pemimpin dan pejabat pemerintahan saat ini tidak terlepas dari peran guru. Menurutnya, tanpa jasa para pendidik, sulit bagi siapa pun untuk berada di posisi saat ini.
Selain pembukaan formasi CPNS guru 2027, Kemenag juga mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Pelaksanaannya dibagi ke dalam dua gelombang, gelombang pertama telah diumumkan dan akan diikuti penambahan gelombang berikutnya.
Sementara itu, perhatian juga diarahkan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Mereka akan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis pada 2026 dengan dukungan anggaran hasil revisi anggaran tahun berjalan, termasuk skema perlindungan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.
"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," tegas Suyitno, seraya menyebut penyalurannya masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.




































































