Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mengusulkan agar pemerintah mengakui dan memaksimalkan potensi zakat sebagai alternatif pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain pajak.
Sebagaimana diketahui, usulan Waketum MUI itu menyusul pengakuan Menteri Keuangan Suahasil Nazara terkait kurangnya setoran pajak yang mencapai Rp 514 triliun demi memenuhi target APBN 2026 pada dua bulan terakhir tahun ini.
Kiai Cholil --sapaan akrabnya-- melalui akun Instagram pribadinya menyarankan agar Kemenkeu RI tak hanya bertumpu pada penarikan pajak demi menambal kebutuhan anggaran negara, tetapi mencari terobosan sumber pembiayaan lain untuk kepentingan umat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, perlu mencari cara lain selain pajak untuk membiayai APBN dan menyasar wajib pajak pada usaha besar. Bahkan baik juga mengakui zakat untuk memaksimalkan penerimaan zakat bagi kepentingan umat," kata Kiai Cholil Nafis, dikutip dari situs resmi MUI, Selasa (17/11/2026).
Mengacu pada pemikiran ekonom muslim klasik Ibnu Khaldun, Kiai Cholil juga mengingatkan pemerintah tidak memaksakan penarikan atau kenaikan tarif pajak yang terlalu berat di tengah tekanan daya beli masyarakat.
Dia menilai kebijakan fiskal yang mencekik dapat membuat pelaku usaha kehilangan motivasi berproduksi karena keuntungan mereka yang tergerus.
"Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil," ujar Waketum MUI itu mengutip pandangan Ibnu Khaldun.
Kiai Cholil menambahkan kebijakan pajak yang terlalu agresif berisiko mematikan sektor usaha formal. Alih-alih menutup defisit Rp 514 triliun itu, tekanan pajak justru dapat mendorong pelaku usaha dan masyarakat masuk ke sektor informal (shadow economy) yang sama sekali tidak tersentuh pajak.
Selain menyodorkan optimalisasi zakat, KH Cholil juga menegaskan kepatuhan pajak masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan (trust) dan persepsi keadilan. Jika publik melihat pengelolaan dana pajak dilakukan secara transparan, bebas dari korupsi, serta dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima, maka resistensi terhadap pajak akan menurun drastis dengan sendirinya.




































































