Di jantung Kota Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro terdapat satu museum yang menjadi bukti tanggung jawab negara atas anggaran pendapatan yang dimiliki untuk kemaslahatan rakyatnya.

Museum Perbendaharaan Negara memang berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Walau begitu, tempat ini pernah menjadi saksi atas salah satu peristiwa bersejarah di Kota Bandung.

Edukator Museum, Hadian menjelaskan bahwa Museum Perbendaharaan telah berdiri sejak 2016 atas gagasan Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat saat itu yakni Joko Hendrato. Gagasan tersebut muncul karena Indonesia belum memiliki museum yang secara khusus mengangkat sejarah dan perkembangan perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan.

Walau begitu, museum baru beroperasi dan melayani masyarakat umum sejak 2017. Seiring berjalannya waktu, konten hingga interior museum selalu diperbaharui dengan tidak mengubah bentuk asli gedung sebab termasuk dalam cagar budaya.

'Sister Museum' Konferensi Asia-Afrika

Di bagian kiri pintu masuk museum, pengunjung akan diajak untuk berkenalan dengan asal mula gedung museum yang didirikan pada 1940. Semula, gedung ini dibangun dengan nama Gedung Dana Pensiun, tetapi saat Belanda menduduki Indonesia sempat mengalami perubahan menjadi Gedung Recomba dan ketika masa penjajahan Jepang beralih fungsi sebagai Gedung Kompeitai.

Setelah Indonesia merdeka, gedung ini sempat dijadikan sebagai lokasi rapat komisi Konferensi Asia-Afrika pada 1955. Bersamaan dengan itu, Presiden Soekarno meresmikan penggantian nama menjadi Gedung Dwi Warna.

Beberapa sidang komite yang berlangsung di Gedung Dwi Warna membahas persoalan politik, ekonomi, dan budaya. Sidang komite politik dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo membahas persoalan perdamaian dunia terutama dalam hal kemerdekaan yang saat itu belum dimiliki oleh sebagian besar negara Asia dan Afrika. Sementara sidang komite ekonomi diketuai oleh Roosseno dan sidang komite budaya dipandu oleh Moh. Yamin selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia saat itu.

Museum Perbendaharaan Bandung, Menjadi Sarana Wisata Edukasi dalam Sejarah Pengelolaan Keuangan Negara Foto: Daffa Sarja/detikJabar

Sejarah Perbendaharaan Indonesia

Sebagian ruangan museum disulap menjadi rangkaian edukatif bagi pengunjung mengenai perbendaharaan di Indonesia. Pada salah satu sisi, dijelaskan bahwa perbendaharaan negara merupakan pengurusan dan pertanggungjawaban mengenai segala sesuatu yang berupa uang, barang, maupun hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Materi yang cukup rumit rupanya membuat para edukator perlu menjelaskan pada pengunjung dengan bahasa sederhana. Hadian menjelaskan triknya dalam menjelaskan fungsi APBN adalah dengan memberikan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Misalkan fungsi alokasi. Apakah itu fungsi alokasi? Fungsi alokasi itu menyediakan suatu barang biasa yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta atau umum, sebagai contoh listrik," ujar Hadian saat diwawancarai, Jumat (2/10/2026).

Di sudut lain museum dijelaskan pula reformasi keuangan negara pada 2004 yang berisi tiga paket Undang-undang Keuangan Negara. Sebelumnya, Indonesia masih menggunakan landasan hukum peninggalan kolonial Belanda yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) atau Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448).

Koleksi Barang Analog

Tak hanya dihiasi papan penjelasan, Museum Perbendaharaan juga menawarkan koleksi barang yang ditempatkan dalam lemari menghadap ke sisi luar dan sisi belakang gedung. Sejumlah alat-alat analog layaknya mesin cash register untuk menera surat setoran hingga overhead projector yang berfungsi untuk memproyeksi gambar dipamerkan kepada pengunjung.

Selain itu, terdapat pula dokumen laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan barang milik negara yang dijilid secara rapi di dalam lemari koleksi. Terdapat pula koleksi asli buku ICW sejak tahun 1800-an yang sempat menjadi landasan hukum perbendaharaan di Indonesia.

Semangat Pembaruan

Walau terkesan serius, Hadian menjelaskan tim edukator museum memiliki strategi khusus dalam menyesuaikan materi yang akan disampaikan kepada pengunjung berdasarkan usia. Sebagai tempat rekreasi edukatif, selain menjelaskan materi edukator juga akan mengadakan kegiatan interaktif layaknya mengajak pengunjung untuk bermain games berhadiah.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan museum, Hadian mengatakan Museum Perbendaharaan terbuka terhadap berbagai ide dan inovasi baru, termasuk pengembangan interaktivitas untuk menarik lebih banyak minat generasi muda berkunjung.