.webp)
Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude storage di sejumlah wilayah Sumatera, dengan target kapasitas yang diarahkan untuk mendukung ketersediaan stok hingga 60 hari.
Rencana strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pembangunan storage ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas penyimpanan sekaligus memperkuat fleksibilitas pengelolaan pasokan minyak nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk menampung minyak mentah hasil impor sehingga Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih memadai.
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatera untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujar Bahlil, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (4/11).
Bahlil menjelaskan, studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut telah rampung. Pemerintah selanjutnya akan meninjau lokasi mulai akhir tahun ini, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan, dan mitigasi risiko bencana.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur energi berlangsung secara terencana dan memenuhi standar keamanan.
"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," terang Bahlil yang juga Menteri ESDM..
Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan minyak, pemerintah juga terus mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut menanyakan kesiapan implementasi bioetanol E20.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50.
Pengembangan tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian dalam memastikan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.
"E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," kata Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah memastikan implementasi program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.
Melalui pembangunan crude storage, pengembangan bioetanol, dan keberlanjutan program biodiesel B50, pemerintah terus mengakselerasi transformasi sektor energi nasional.
(hns/hns)
