Proyek pembangunan trem listrik dengan rute Bandara-Canggu disorot oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali.
Mereka belum menentukan sikap mendukung atau menolak rencana pembangunan kereta atau trem listrik yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Canggu di Badung tersebut.
WALHI meminta Pemerintah Provinsi Bali terlebih dahulu membuka secara transparan rancangan proyek, termasuk trase atau jalur yang akan dilalui serta kajian dampak lingkungannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana pembangunan transportasi berbasis rel tersebut memasuki babak baru setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyampaikan proyek itu mendapat alokasi anggaran Rp 2 triliun dan segera digarap pada Kamis (5/11).
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana atau Gung Surya, mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung pengembangan transportasi umum di Bali. Terlebih, transportasi publik dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan yang kian menjadi persoalan di Pulau Dewata.
"Kami sebenarnya belum bisa mengatakan mendukung atau menolak. Karena kajian lingkungan ataupun dokumen-dokumen dan trase yang dilalui oleh kereta api tersebut belum kami dapat. Belum adanya publikasi yang jelas dari pemerintah bahwa proyek ini ada di mana, melewati apa," ujar dia, Selasa (10/11/2026).
Gung Surya menegaskan WALHI tidak menolak pembangunan transportasi umum. Namun, pihaknya menolak pembangunan yang berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan merugikan masyarakat.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Salah satunya adalah potensi penggunaan lahan milik masyarakat, termasuk lahan subak, kawasan pesisir, hingga wilayah yang berkaitan dengan desa adat.
"Jangan sampai pembangunan itu justru merugikan masyarakat sendiri, mengambil lahan masyarakat, mengambil lahan subak, terus mengambil lahan yang ada di pesisir. Ini kan sangat-sangat merugikan. Jangan sampai membuat solusi justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari," jelasnya.
Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan jalur trem yang direncanakan membentang sekitar 12 kilometer (km) dari Bandara Ngurah Rai menuju Canggu.
Gung Surya menilai kebutuhan lahan untuk proyek sepanjang itu tidak sedikit. Apalagi, jalur yang direncanakan berada di kawasan Bali selatan yang memiliki kepadatan permukiman dan aktivitas pariwisata cukup tinggi.
"Kalau proyek ini mengambil lahan subak, mengambil lahan masyarakat, tentu trase ini kan kalau di media 12 kilometer. Tentunya tidak membutuhkan lahan yang sedikit, ini membutuhkan lahan yang lumayan luas," katanya.
Dia juga menyinggung alih fungsi lahan yang terus terjadi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Menurutnya, pembangunan trem perlu memperhitungkan kondisi tersebut agar tidak semakin menambah tekanan terhadap lingkungan.
WALHI mengingatkan agar pembangunan transportasi massal tidak hanya berorientasi pada kepentingan investasi. Keberadaan infrastruktur tersebut juga harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat serta keberlangsungan lingkungan di sepanjang jalur yang direncanakan.
"Jangan sampai pembangunan ini hanya menguntungkan investor, tetapi tidak memandang bagaimana kelangsungan lingkungan, utamanya di wilayah trase kereta api tersebut," tegasnya.
Dampak Negatif Overtourism di Bali
Selain persoalan lahan, WALHI turut menyoroti fenomena overtourism atau tekanan akibat tingginya aktivitas pariwisata di Bali.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur baru, terutama ketika kebutuhan ruang semakin besar di tengah padatnya kawasan wisata.
Karena itu, WALHI mempertanyakan bagaimana pemerintah akan memastikan pembangunan trem tidak mengurangi ruang hidup masyarakat maupun kawasan yang memiliki fungsi ekologis. Termasuk bagaimana kesiapan masyarakat apabila nantinya terdapat kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan jalur tersebut.
Di sisi lain, Gung Surya juga menyinggung keberadaan transportasi publik yang sudah beroperasi, seperti Trans Metro Dewata (TMD) dan Trans Sarbagita. Menurutnya, kehadiran layanan bus merupakan langkah positif, tetapi jangkauan rutenya masih perlu diperluas agar benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.
Baca juga: I Made Ears Swimwear Shorts Deaf Bayern Fan |
Dia menilai keterbatasan jangkauan rute menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi. Sebab, layanan transportasi publik dinilai belum menjangkau sejumlah lokasi yang membutuhkan akses angkutan umum dan masih terkonsentrasi di kawasan tertentu seperti tempat wisata.
"Adanya Bus TMD atau Trans Sarbagita ini sebenarnya hal yang sangat bagus. Tetapi kenapa kemudian muncul kemacetan? Karena bus-bus ini jangkauan atau trek bus ini masih terbatas, hanya di tempat-tempat wisata, tidak menjangkau tempat-tempat di mana masyarakat itu membutuhkan adanya bus ini," ungkapnya.
Menurutnya, penambahan transportasi umum memang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Namun, pemerintah juga perlu memastikan layanan tersebut memiliki rute yang sesuai dengan pola perjalanan masyarakat sehari-hari.
"Kalau solusi dari kami jelas, ketika pembangunan itu mengesampingkan lingkungan hidup dan bahkan mengancam serta merusak lingkungan hidup, ya kami pastinya menolak. Tapi selama pembangunan itu berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat adat utamanya ke depan, ya kami pasti akan mendukung program atau pembangunan tersebut," pungkasnya.
---------
Artikel telah naik di detikBali.
Simak Video "Video: Warga Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk 17 Korban Trem Lisbon"
[Gambas:Video 20detik](wsw/wsw)



























































