.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan keputusan strategis partai terkait calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pernyataan itu disampaikan saat nama kader PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung masuk dalam bursa pengganti Gibran.
Hasto mengatakan pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, PDIP menegaskan sikap untuk tetap berpegang pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum.
"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto setelah menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto kembali menegaskan pentingnya menghormati prinsip konstitusionalisme dan demokrasi dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.
Menurut Hasto, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden.
"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.
Dia berharap dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat. Persoalan tersebut mulai dari masalah ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberi konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan Megawati.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya.
Hasto Singgung Etika Bernegara
Hasto mengatakan mundurnya Gibran menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik bernegara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan tidak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.
Dia menilai dinamika politik tersebut menjadi pelajaran mengenai pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral dalam kehidupan bernegara.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.
Hasto mengatakan PDIP merupakan partai yang digerakkan oleh ideologi, komitmen pembebasan terhadap rakyat Marhaen, dan penegakan disiplin kader.
Dia menegaskan, sesuai kebijakan Megawati, kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai dipersilakan mundur.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.
Hasto juga menanggapi cerita Gibran mengenai beratnya meninggalkan partai demi menerima pinangan Prabowo pada Pilpres 2024.
Hasto mengingatkan PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto.
Pramono Tertawa Ditanya Bursa Cawapres
Sebelumnya, Pramono Anung merespons isu dirinya masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran. Pramono hanya tertawa saat mendapat pertanyaan tersebut.
Momen itu terjadi setelah Pramono memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Mendengar pertanyaan tersebut, Pramono langsung tertawa dan memberikan tanggapan singkat.
"Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono sambil tertawa.
Setelah itu, Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu tersebut. Dia justru langsung mengakhiri sesi tanya jawab dengan mengucapkan salam penutup.
Selain Pramono, beberapa tokoh lain juga diisukan menjadi pengganti Gibran. Mereka di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin.
Prabowo sendiri telah bertemu dengan para petinggi partai politik di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore untuk membahas siapa yang berhak diusulkan sebagai cawapres.
Prabowo bersama para petinggi partai politik akan melanjutkan pembahasan mengenai pengganti Gibran hingga pekan depan.
(dpw/dpw)
