Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI terhadap sejumlah santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat.
Ketua MUI Pusat Bidang Pesantren KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menegaskan lingkungan pesantren wajib menjadi ruang aman bagi para pelajar dan harus steril dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan.
"Kami mengecam keras dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran. Pesantren harus menjadi tempat yang aman untuk mendidik generasi bangsa, bukan ruang intimidasi dan kekerasan," kata Gus Fahrur dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Senin (16/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Gus Fahrur tetap mengapresiasi langkah sigap jajaran TNI yang langsung mengamankan terduga pelaku. Ia mendesak agar proses hukum terhadap oknum prajurit tersebut dijalankan secara transparan dan tanpa impunitas, sekaligus menuntut jaminan keselamatan, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik maupun psikologis bagi para korban.
Gus Fahrur juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyamaratakan tindakan oknum dengan institusi TNI secara keseluruhan. "Kehormatan TNI terjaga dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Santri harus mendapat keadilan, dan TNI harus tetap menjadi pelindung rakyat," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan keprihatinan serta permohonan maaf atas ulah oknum prajurit dari Yonif TP 336/MS tersebut kepada para korban, keluarga, pihak pesantren, hingga masyarakat Pangandaran.
"Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran," kata Donny kepada wartawan, Minggu (15/11/2026), dikutip dari detikNews.
Serda HCB pun telah diperiksa. Ia diserahkan oleh pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar. Penyerahan dilakukan agar yang bersangkutan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ucap dia.
Berdasarkan informasi awal, aksi penganiayaan tersebut diduga dipicu oleh kondisi pelaku setelah mengonsumsi minuman keras (miras). Meski demikian, fakta ini masih terus didalami oleh aparat berwenang dalam proses penyidikan.
TNI AD memastikan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya. Sanksi tegas akan dijatuhkan apabila Serda HCB terbukti bersalah.
Masyarakat diminta tetap tenang dan mempercayakan penanganan perkara ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan transparan.




































































