Majelis Ulama Indonesia (MUI) membeberkan alasan di balik perbedaan penetapan status hukum antara rokok tembakau konvensional dan rokok elektrik (REL) atau vape. Jika pada rokok konvensional masih terdapat perbedaan pendapat (khilaf) antara makruh dan haram, MUI secara tegas mengharamkan seluruh rantai vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh. Prof Ni'am menyoroti banyaknya pertanyaan seragam di media sosial yang membandingkan hukum rokok biasa dengan rokok elektrik. Menurutnya, fakta ilmiah di balik kedua jenis produk tersebut sangat berbeda.
Pada rokok elektrik, kata dia, tidak lagi tersisa ruang khilaf di kalangan ulama karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif serta membahayakan kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain aspek kesehatan, Prof Ni'am turut meluruskan argumen soal sumbangan cukai rokok elektrik terhadap pemasukan negara. Berdasarkan koordinasi MUI dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi pada vape bukan ditujukan untuk mencari pendapatan negara.
"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," jelas Prof Ni'am dikutip dari laman MUI, Senin (16/11/2026).
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menganalogikan kebijakan cukai tersebut seperti ketentuan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi. Tujuannya bukan memperkaya lembaga, melainkan instrumen disiplin demi kemaslahatan bersama.
Ia menambahkan, pemasukan cukai vape yang berkisar Rp 2,7 triliun hingga Rp 2,8 triliun per tahun sama sekali tidak sebanding dengan beban biaya negara untuk memulihkan kesehatan masyarakat akibat dampak vape, mulai dari gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung.
Alasan krusial lainnya berkaitan dengan temuan di lapangan. Berdasarkan data penegakan hukum, perangkat rokok elektrik kerap dimanfaatkan sebagai satu-satunya media untuk peredaran narkotika cair.
Melihat kenyataan tersebut, Komisi Fatwa MUI menerapkan kaidah fikih saddu dzar'i (menutup jalan keburukan) dan kaidah umum li al-wasa'il hukm al-maqasid (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya). Dengan kaidah ini, segala sarana yang mengarah pada hal haram wajib ditutup rapat.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna aktif, agar segera berhenti mengisap vape. Ia meluruskan anggapan keliru yang menyebut vape lebih aman atau dapat menjadi alat bantu berhenti merokok, karena cairan vape tetap mengandung nikotin tinggi yang memicu kecanduan dan merusak sistem saraf.
"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," pungkas Prof Ni'am.




































































