Menteri Luar Negeri Indonesia beserta 17 menteri negara Arab dan Islam mendesak Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk menekan Israel agar mencabut sepenuhnya seluruh pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan. Ini bertujuan menjaga kredibilitas perjanjian yang sudah disepakati serta memastikan gencatan senjata betul-betul terlaksana.
"Para Menteri menyerukan kepada Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian, sesuai dengan peran masing-masing, untuk meningkatkan upaya guna memastikan Israel melaksanakan komitmen-komitmen tersebut sepenuhnya serta mencabut seluruh pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, demi menjaga kredibilitas perjanjian yang telah disepakati dan memperkokoh gencatan senjata." tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X resminya, dikutip Senin (16/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan ini menyusul adanya serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Gaza. Serangan tersebut menewaskan enam orang, termasuk seorang dokter spesialis bedah dan pasien remaja.
Adapun terkait komitmen yang dimaksud yaitu merujuk pada Perjanjian Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 (2025).
"Israel wajib mematuhi gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan dalam jumlah yang memadai termasuk penyediaan tempat berlindung serta perlengkapan untuk pemulihan awal guna memperbaiki infrastruktur penting." tulis pernyataan Kemenlu RI.
Kemudian, Israel juga diminta mengizinkan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan menjalankan mandat mereka tanpa adanya rintangan di Palestina.
"Komitmen tahap pertama ini seharusnya mulai berlaku sejak ditandatangani. Israel wajib melaksanakannya tanpa penundaan lanjut ataupun persyaratan tambahan, termasuk persyaratan politik dan keamanan yang dapat menghambat akses kemanusiaan." lanjut pernyataan Kemenlu RI.
Para Menteri menegaskan tekad mereka bekerja sama dengan mitra regional maupun internasional dalam memperkuat gencatan senjata serta melaksanakan seluruh tahapan rencana tersebut. Begitu juga dengan upaya meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina.
Indonesia dan 17 negara Arab dan Islam lainnya mengecam serangan tersebut. Selain RI, 17 negara itu mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Mesir, Yordania, Sudan, Libya, Palestina, Djibouti, Somalia, Aljazair, Lebanon, Mauritania, Turki, dan Pakistan.
Para menteri menegaskan tindakan Israel menyerang Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Gaza jadi pelanggaran hukum humaniter internasional yang memberi perlindungan khusus bagi fasilitas medis dan tenaga kesehatann. Mereka juga mengecam serangan berkelanjutan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk serangan terhadap tenda-tenda lokasi lain yang jadi tempat berlindung bagi para pengungsi.
Serangan tersebut merusak gencatan senjata serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza. Serangan Israel juga tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif Presiden Trump.
"Para Menteri menyatakan keprihatinan mendalam bahwa pembatasan berkelanjutan oleh Israel terhadap bantuan kemanusiaan, bahan tempat berlindung-termasuk tenda, karavan, dan hunian sementara-serta pasokan medis, semakin memperparah bencana kemanusiaan di Gaza menjelang musim dingin." bunyi pernyataan 18 menteri dari berbagai negara.




































































