Direktorat Jenderal Pesantren berencana membentuk program studi Manajemen Pesantren pada 2027 mendatang. Hal itu dikarenakan sebanyak 15 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah memiliki Pusat Studi atau Pusat Kajian Pesantren.
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan keberadaan Pusat Kajian Pesantren cukup strategis di lingkungan kampus keagamaan Islam. Ia berharap pembentukan lembaga serupa bisa dilakukan di seluruh PTKIN demi memperkuat riset kepesantrenan dan menggali potensi pesantren yang kini belum banyak dikaji secara akademik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Basnang, keterlibatan perguruan tinggi penting demi menjembatani kekayaan pengalaman pesantren dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan.
"Keberadaan pusat kajian ini sangat penting untuk memperkuat tradisi riset dan pengembangan keilmuan pesantren. Kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menggali potensi, memetakan tantangan, serta melihat kontribusi pesantren bagi masyarakat dan pembangunan nasional," kata Basnang dilansir dari situs resmi Kementerian Agama, Senin (16/11/2026).
Lima belas PTKIN yang telah memiliki pusat studi atau kajian kepesantrenan tersebut adalah UIN Sunan Kudus, UIN Kediri, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Intan Lampung, UIN Madura, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Jurai Siwo Lampung, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq (KHAS) Jember, dan IAIN Langsa.
Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan pusat kajian dengan nomenklatur dan fokus sesuai karakter akademiknya. Sebagai contoh, UIN Raden Mas Said Surakarta Pusat memiliki Pengkajian Pesantren dan Masyarakat Islam Nusantara yang mengembangkan kajian kepesantrenan melalui laman islamsantun.org.
Kemudian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen yang pendiriannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2026. Sedangkan UIN Walisongo Semarang mengembangkan kajian serupa melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Turats (P3T).
Menurut penuturan Basnang, perluasan pusat kajian pesantren menjadi salah satu agenda strategis Direktorat Jenderal Pesantren pada 2027. Langkah ini akan berjalan beriringan dengan fasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren guna memperkuat kapasitas akademik dan mendorong tata kelola pesantren yang lebih profesional.
"Pada 2027, salah satu agenda strategis kami adalah memfasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren serta memperkuat riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap PTKIN," ujar Basnang.
Dia menilai pesantren berpotensi besar mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan dakwah hingga ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Potensi itu perlu digali dan didokumentasikan agar bisa dikembangkan menjadi pengetahuan serta rujukan dalam penyusunan program pengembangan pesantren.
Pusat kajian diharapkan bisa menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan rekomendasi kebijakan.
"Pesantren memiliki kekayaan pengalaman dan praktik baik yang perlu didokumentasikan serta dikembangkan melalui penelitian. Kita ingin kebijakan pengembangan pesantren ke depan semakin kuat karena didukung data dan kajian akademik," tandas Basnang.




































































