Perusahaan wajib menyiapkan dan menyetorkan dana cadangan pesangon bagi pekerjanya ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Kewajiban ini berlaku sejak pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan ditargetkan mulai diterapkan pada 2028.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur pembentukan lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon (DCP) secara terpusat.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan perusahaan harus mulai memperhitungkan kewajiban pembayaran pesangon sejak awal hubungan kerja pekerja berstatus PKWTT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (15/11/2026).
Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan mulai bekerja pada 2028. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menjamin pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Indah mencontohkan kasus pekerja di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum menerima pesangon setelah terkena PHK.
"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.
Dia mengatakan UU tersebut memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk pembentukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Dengan demikian, lembaga tersebut ditargetkan sudah tersedia pada 2028.
"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.
Perusahaan Wajib Setor
Indah menjelaskan mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon berbeda dengan dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan.
Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan menghitung kebutuhan dana pesangon sebelum menyetorkannya kepada lembaga pengelola. Seluruh dana pesangon tersebut ditargetkan sudah diserahkan paling lambat Oktober 2027.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.
Sanksi bagi Perusahaan
Perusahaan yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
"Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil," tulis aturan tersebut.
(dpw/dpw)

















































