Ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh pasangan yang berencana menikah di luar wilayah tempat tinggal atau domisili. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).
Mengutip laman KUA Widodaren, surat rekomendasi nikah atau biasa disebut juga dengan surat numpang nikah merupakan salah satu dokumen penting yang harus dilampirkan oleh calon pengantin apabila akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah domisili, baik di kecamatan maupun provinsi lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dokumen ini menjadi pengantar resmi dari KUA asal calon pengantin ke KUA tempat pernikahan dilangsungkan. Melalui surat ini, KUA tujuan dapat memastikan data calon pengantin sudah terdaftar dan administrasi di wilayah asal telah sesuai ketentuan.
Misalnya, calon pengantin berdomisili di Jakarta, tetapi berencana melangsungkan akad nikah di Bandung. Dalam kondisi tersebut, calon pengantin perlu mengurus surat rekomendasi nikah dari KUA sesuai domisilinya untuk disampaikan kepada KUA tempat pernikahan akan dilaksanakan.
Apa Itu Surat Rekomendasi Nikah dari KUA?
Merujuk buku Pencatatan Perkawinan: Studi Komparatif Indonesia dengan Arab Saudi karya Dr. Abd Basir S.Ag., surat rekomendasi nikah adalah dokumen administrasi yang diterbitkan oleh KUA kecamatan asal calon pengantin untuk keperluan pendaftaran pernikahan di KUA kecamatan lain.
Dokumen ini diperlukan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam informasi persyaratan pencatatan nikah pada laman resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama.
Dengan adanya surat rekomendasi tersebut, calon pengantin dapat melanjutkan proses pendaftaran pernikahan di KUA tujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Surat rekomendasi nikah berfungsi sebagai pengantar dari KUA asal agar calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA wilayah lain.
Syarat Pembuatan Surat Rekomendasi Nikah
Untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah, calon pengantin perlu menyiapkan dokumen administrasi pernikahan terlebih dahulu.
Berdasarkan informasi persyaratan nikah pada situs resmi Bimas Islam Kemenag, beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain:
1. Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal (Model N1).
2. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran.
3. Fotokopi KTP atau resi perekaman e-KTP.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan asal.
Selain dokumen tersebut, terdapat persyaratan tambahan sesuai kondisi calon pengantin. Misalnya, surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun, dispensasi pengadilan bagi yang belum memenuhi batas usia perkawinan, serta akta cerai bagi calon pengantin berstatus duda atau janda cerai hidup.
Kelengkapan dokumen dapat dikonfirmasi langsung kepada KUA asal karena persyaratan tambahan menyesuaikan status dan kondisi masing-masing calon pengantin.
Setelah dokumen lengkap, calon pengantin bisa mendatangi KUA kecamatan sesuai tempat tinggal untuk mengajukan surat rekomendasi nikah.
Biaya Pencatatan Pernikahan
Surat rekomendasi nikah merupakan bagian dari administrasi pendaftaran pernikahan. Adapun biaya pencatatan nikah mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketentuan biaya pelaksanaan nikah adalah:
- Rp 0 atau gratis: Jika akad nikah dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja.
- Rp 600.000: Jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA atau di luar hari dan jam kerja operasional.
Biaya Rp 600.000 merupakan PNBP yang disetorkan langsung ke kas negara melalui bank, kantor pos, atau kanal pembayaran resmi.
Biaya tersebut bukan biaya untuk menerbitkan surat rekomendasi nikah, melainkan biaya pelaksanaan akad nikah sesuai lokasi dan waktu penyelenggaraannya.




































































