Polda DIY menetapkan empat tersangka terkait kericuhan pascademo di Jogja pada 10 November lalu. Mereka dijerat dua pasal.
Pasal yang dikenakan untuk para tersangka ialah pasal 306 KUHP tentang melarang tanpa hak memasukkan, membuat, menguasai, membawa, menyimpan, hingga mempergunakan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya.
Dan/atau 307 KUHP tentang melarang tanpa hak perbuatan serupa terhadap senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dengan adanya ketentuan pengecualian tertentu yang sah menurut hukum, adat, atau profesi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan 306 dan/atau 307 KUHP, selain itu penyidik juga mendalami penerapan pasal 13 KUHP mengenai pemufakatan jahat, serta pasal 15 dan/atau pasal 17 KUHP, sesuai dengan fakta penyidikan," jelas Plt Kabidhumas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026) petang.
Novita memastikan pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional.
"Polda DIY memastikan proses penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh," ujarnya.
Penetapan 4 Tersangka
Novita menjelaskan Polda DIY melakukan penetapan tersangka pertama kepada inisial MGYP. Ia merupakan salah satu yang diamankan saat aksi 10 November lalu.
"Pasca kerusuhan tanggal 10 November, Polda DIY telah menetapkan 4 tersangka yaitu MGYP telah dilakukan penahanan sejak 11 November 2026," katanya.
Sementara tiga tersangka lain merupakan hasil pengembangan. Ketiganya juga sudah ditahan.
"Kemudian tiga tersangka lainnya berinisial BPPS, ATTHS, dan SAY, yang merupakan hasil pengembangan, dan telah dilakukan penahanan pada 13 November 2026," sambungnya.
Sebelumnya, Kapolda DIY, Irjen Langgeng Purnomo memaparkan peran keempat tersangka yang kini telah mendekam di Rutan Polda DIY tersebut.
"Itu yang ditahan tersangka itu, ada yang membawa bom molotov, kemudian ada yang menyuruh untuk menyerahkan bom molotov kepada yang menggunakan itu, yang tersangka pertama, yang membuat bom molotov," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kalurahan Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Rabu (18/11/2026).
Langgeng juga menegaskan, bahwa Polda DIY tidak pandang bulu apabila terbukti melakukan pelanggaran, salah satunya membuat bom molotov dalam aksi tanggal 10 November 2026.
"Jadi saya enggak melihat itu siapapun, yang jelas ada perbuatan pelanggaran, membuat bom molotov, kemudian berikutnya menyerahkan bom molotov kepada para perusuh. Yang itu yang dipakai untuk melakukan kerusuhan di Kantor DPRD Provinsi DIY pada tanggal 10 November 2026 yaitu pada malam hari. Itu adalah perusuh itu," tegasnya.

































































