Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi mengumumkan Upah Minimim Provinsi dan Kabupaten/Kota (UMP dan UMK) se-DIY 2027 menjadi Rp 2.725.000 . Rata-rata kenaikan UMP dan UMK di DIY 2026 naik sekitar 12,72 persen dibanding 2026.
"Hasil dari rapat Dewan Pengupahan yang kemudian ada dinamika, sehingga kemudian kita tadi juga baru melakukan konsolidasi juga dengan berbagai pihak. Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp 2.725.000," ungkap Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, saat jumpa pers di Kompleks Kepatihan Jogja, Sabtu (21/11/2026).
Made menjelaskan, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 307.505 dibandingkan dengan UMP pada tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga ini mengalami kenaikan sebesar 307.505 atau sekitar 12,72 persen kalau kita bandingkan dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2026 sebesar Rp 2.417.495," jelasnya.
Made mengatakan rekomendasi tersebut mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik pekerjaan khusus, hingga risiko kerja yang tinggi. Penentuan sektor dan subsektor tersebut mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
"Pertimbangan sektor unggulan daerah atau dengan berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya.
Di sisi lain, Made juga menyinggung perhitungan kenaikan upah yang mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, tambah dengan alfa. Alfanya sudah lebih dari satu. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen," tuturnya.
Ni Made menambahkan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah di perusahaan.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," pungkasnya.
(ahr/ahr)

































































