Menteri Perindustrian Sarmuji meminta Toyota untuk merakit lokal mobil double cabin. Di sisi lain, merakit lokal double cabin tanpa kebijakan yang mendukung terbilang masih menantang.
Produksi mobil double cabin saat ini berpusat di Thailand. Impor menjadi jalan memenuhi kebutuhan pasar Indonesia.
"Double cabin kan sekarang ekosistemnya ada di Thailand. Tadi disampaikan Pak Menteri bagaimana Pak Menteri me-request kita untuk itu dilakukan produksi di Indonesia, sehingga kami perlu melihat karena ekosistemnya ada di sana," ujar Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto dikutip dari CNBC Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasar otomotif Indonesia mentok di angka satu jutaan unit. Dari jutaan unit itu, mobil double cabin per tahunnya laku belasan ribu unit. Situasi itu berbeda jauh dengan Thailand. Di Negeri Gajah Putih, mobil double cabin itu selayaknya mobil sejuta umat di Indonesia. Tahun lalu, mobil double cabin saja produksinya bisa tembus 571.903 unit.
Nandi menilai biaya produksi antara Indonesia dan Thailand tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Faktor lain di luar biaya langsung perlu diperhitungkan sebelum perusahaan memutuskan lokasi produksi.
"Kalau secara ekonomis, sebenarnya secara cost itu karena sudah ada free trade, enggak terlalu beda jauh," katanya.
Pemerintah mendorong Toyota memproduksi mobil double cabin di Indonesia untuk memperbesar peluang ekspor, terutama ke Australia. Namun, rencana tersebut masih menghadapi tantangan karena ekosistem produksi kendaraan jenis ini telah berkembang di Thailand.
Pemerintah melihat potensi produksi lokal tidak hanya dari sisi efisiensi perusahaan, tetapi juga dampaknya terhadap industrialisasi nasional. Produksi double cabin di Indonesia berpeluang memperkuat rantai pasok serta membuka kesempatan kerja baru.
Nandi mengatakan kebijakan pendukung dari pemerintah dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan investasi. Menurutnya, manfaat bagi industri nasional perlu dihitung bersama dengan aspek keekonomian produksi.
"Impact terhadap industrialisasi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan, sehingga berdasarkan impact itu, kebijakan apa yang perlu dikeluarkan," ujar Nandi.






















































