.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden, pejabat negara, pimpinan partai politik, pengurus ormas, hingga kalangan wartawan. Isu ini dinilai menjadi ujian sekaligus pelajaran penting bagi seluruh aparat dalam menjaga kedaulatan serta supremasi hukum di Tanah Air.
Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal merupakan persoalan yang sangat serius. Pasalnya, isu ini menyentuh ranah keamanan negara dan kewibawaan lembaga kepresidenan.
"Peristiwa ini memberi pelajaran kepada seluruh aparat penegak hukum bahwa kemungkinan pengkhianatan atau penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk petinggi Polri," tegas Buya Amirsyah dikutip dari laman MUI, Kamis (5/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ingatkan Indonesia sebagai Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan
Buya Amirsyah mengingatkan kembali esensi Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Menurutnya, seluruh tindakan penyelenggara negara, pejabat pemerintah, lembaga, hingga masyarakat luas wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
Ia menyoroti bahwa mekanisme penyadapan atau intersepsi telah memiliki regulasi ketat yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut secara tegas melarang tindakan penyadapan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik.
Tindakan intersepsi untuk kepentingan penegakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan aparat yang berwenang dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyadapan tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang.
Ia pun mempertanyakan motif di balik aksi penyadapan tersebut karena menyangkut kedaulatan negara. Presiden sebagai simbol negara, kata dia, harus mendapat perlindungan penuh dari segala bentuk tindakan ilegal yang dapat menggoyahkan stabilitas nasional.
Dukung Langkah Tegas Kapolri Usut Tuntas
Di tengah pengusutan kasus ini, MUI mendorong pimpinan Korps Bhayangkara untuk bertindak tegar dan transparan. Buya Amirsyah menyatakan penegakan hukum yang profesional dan tanpa pandang bulu memerlukan dukungan moral dari seluruh elemen bangsa.
"Langkah tegas Kapolri dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu patut mendapatkan dukungan moral dari seluruh warga bangsa," ujar Buya Amirsyah seraya mengajak masyarakat mendoakan agar institusi Polri tetap solid.
Tiga Orang Resmi Ditetapkan Tersangka
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengambil langkah cepat terkait penanganan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik ini.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka.
"Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH," ujar Komjen Asep.
