Sebanyak 72.336 tenaga kerja melaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Data tersebut tercatat dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Pada periode Januari s.d. Oktober 2026 terdapat 72.336 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," bunyi keterangan di Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Minggu (8/11/2026) dilansir detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK terbanyak. Kontribusinya mencapai sekitar 20,31% dari total laporan PHK secara nasional.
"Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31 persen," bunyi keterangan itu lebih lanjut.
Kemnaker mengingatkan tenaga kerja yang ter-PHK masih dapat mengajukan klaim hingga batas waktu 6 bulan sejak tanggal PHK, maka data dalam 6 bulan terakhir masih bersifat dinamis dan dapat terus mengalami pembaruan. Oleh karena itu, angka antar periode publikasi tidak dapat dibandingkan secara langsung.
"Untuk melihat perkembangan data yang paling akurat, disarankan untuk merujuk pada rilis publikasi terakhir yang telah menyajikan pembaruan data secara rinci per bulan," terang Kemnaker.

















































