.webp)
Akses kredit belum tentu menjamin usaha perempuan bisa bertahan dan berkembang. Women's World Banking menilai program pembiayaan pemerintah perlu memahami karakteristik bisnis perempuan, terutama pola pendapatan dan arus kas, agar kredit yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan usaha.
Regional Head for Southeast Asia Women's World Banking Angelique Timmer, dalam seminar internasional bertajuk International Fora for Kredit Program Pemerintah di Nusa Dua, mengatakan sistem keuangan selama ini belum sepenuhnya memahami cara perempuan menjalankan usaha. Akibatnya, perempuan dengan bisnis yang layak justru kerap luput dari layanan keuangan formal.
Hal itu terjadi karena penilaian kredit belum selalu mempertimbangkan arus kas, aktivitas usaha informal, hingga sumber data alternatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perempuan tidak kekurangan ambisi maupun potensi. Namun, sistem keuangan masih sering kali belum sepenuhnya memahami cara usaha mereka menjalankan usaha mereka," ujar Angelique dalam keterangannya, Selasa (4/11/2026).
Menurut dia, pembiayaan perlu dirancang sesuai dengan cara perempuan memperoleh pendapatan, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Skema pembayaran juga harus menyesuaikan kondisi arus kas bisnis.
Selain akses kredit, perempuan membutuhkan dukungan untuk membangun rekam jejak usaha, menjangkau pasar lebih luas, serta mempersiapkan diri beralih ke pembiayaan komersial. Mekanisme pengaduan yang jelas juga diperlukan agar kendala dalam mengakses kredit dapat disampaikan.
Tantangan keberlanjutan usaha perempuan juga tercermin dalam riset Women's World Banking terhadap pelaku usaha perempuan di e-commerce. Hasilnya, hanya 44 persen pengusaha perempuan mampu mempertahankan usaha selama 3-5 tahun. Sementara itu, hanya 23 persen yang bertahan lebih dari lima tahun, dibandingkan dengan 31 persen pengusaha laki-laki.
Pada tingkat kebijakan, pemerintah menilai pemantauan perkembangan usaha debitur menjadi bagian penting dari pengelolaan program kredit. Langkah ini diperlukan untuk mengukur kesiapan pelaku usaha naik kelas dan mengakses pembiayaan pada tahap berikutnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang sebagai jembatan menuju pembiayaan komersial.
"Kami memantau graduasi debitur pada setiap segmen, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil, dengan harapan mereka dapat mengakses pembiayaan komersial seiring perkembangan usahanya," ujar Ferry.
Senada, Bank Dunia menilai keberhasilan program kredit pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya penyaluran pinjaman. Program tersebut juga harus mampu mendorong UMKM meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan kerja.
Division Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific, World Bank Carolyn Turk mengatakan program kredit di Indonesia telah membuka akses pembiayaan bagi jutaan debitur yang sebelumnya belum pernah mengakses kredit.
Namun, pembiayaan bersubsidi harus menjadi jalan bagi UMKM untuk beralih ke pembiayaan komersial. Karena itu, jalur menuju pembiayaan berkelanjutan perlu dirancang sejak awal program.
Bagi Women's World Banking, upaya tersebut perlu dibarengi layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan di setiap tahap perkembangan usaha.
Pendampingan setelah pencairan kredit, peningkatan kemampuan menggunakan produk keuangan, serta akses ke pembeli dan pasar dinilai dapat membantu perempuan mempertahankan bisnis dan mempersiapkan diri untuk memperoleh pembiayaan lanjutan.
