Mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, tak hanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menghamili tahanan di sel Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Keluarga tahanan berinisial DR itu juga melaporkan Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan.
Laporan tersebut disampaikan orang tua DR ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu setelah kabar kehamilan tahanan itu viral di berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, membenarkan adanya laporan dari keluarga DR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya benar ada laporannya," ujar Suardika saat dihubungi detikBali Rabu (11/11/2026).
Suardika menjelaskan laporan tersebut tidak ditangani oleh penyidik Polres Dompu. Penanganannya telah dilimpahkan ke Polda NTB bersamaan dengan penanganan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Sarbani.
"Untuk kasus Pak Sarbani ditangani Propam Polda, penanganan oleh PPA Polda NTB," jelasnya.
Sebelumnya, Ipda Sarbani diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEK) pada Senin (9/11).
Sarbani terbukti melakukan pelanggaran berat setelah menghamili tahanan titipan yang berada di sel Polsek Dompu saat dia menjabat sebagai kapolsek. Persetubuhan tersebut terjadi pada Juli-Agustus 2026.
Mirisnya, perbuatan itu dilakukan Sarbani di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

















































