.webp)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung kembali mengusulkan pengadaan kendaraan operasional senilai Rp 3,2 miliar untuk lima mobil dan satu minibus dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2027. Usulan tersebut berulang kali diajukan karena permohonan serupa yang telah disampaikan sejak 2023 selalu dicoret setiap tahun anggaran.
Kepala Satpol PP Badung, Kepala Satpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, mengungkapkan kondisi sejumlah kendaraan operasional yang ada perlu diremajakan. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas baru ini sangat mendesak demi kelancaran operasional di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah mengusulkan, masuk dalam anggaran (tiap tahun), di anggaran perubahan di-nolkan lagi. Ini sangat diperlukan," ujar Suryanegara saat rapat bersama Komisi I DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Suryanegara menuturkan kondisi armada yang ada saat ini sebagian besar sudah berusia tua dan mengalami kerusakan. Keterbatasan sarana tersebut berdampak langsung pada ruang gerak petugas saat melakukan pengawasan, termasuk saat penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng).
"Terhadap kebutuhan kendaraan kami yang cukup urgent, bukan dari keinginan tapi kebutuhan kami," kata Suryanegara.
Anggota Komisi I DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, mendorong agar seluruh titik bantuan kendali operasi (BKO) Satpol PP di setiap kecamatan mendapatkan kendaraan operasional yang layak. Langkah ini dinilai penting agar pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat dapat berjalan optimal dan responsif.
"Pastikan agar ada kebijakan khusus untuk operasional Pol PP di semua BKO mendapat kendaraan operasional yang layak, karena yang dilayani juga perlu mendapatkan kelayakan," ujar Puspa Negara.
"Saya minta direalisasikan di awal 2027 ketika selesai verifikasi dari gubernur, Pol PP di enam kecamatan dapat mobil baru untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.
