Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima mencopot foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang terpajang di Kantor DPRD Kota Bima, Kamis (12/11/2026). Foto tersebut ditenteng dalam posisi terbalik sebelum akhirnya dibawa pulang oleh massa aksi.
Pantauan detikBali, sebelum mencopot gambar Gibran, mahasiswa terlebih dahulu menyampaikan orasi secara bergantian di depan Kantor DPRD Kota Bima. Tak lama kemudian, sejumlah mahasiswa merangsek masuk ke dalam gedung.
Aksi mahasiswa yang masuk ke dalam gedung sempat dihalau aparat Polres Bima Kota. Namun, karena jumlah massa lebih banyak, sejumlah mahasiswa berhasil melewati pengawalan polisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalam gedung, dua mahasiswa mengenakan almamater merah marun naik ke atas meja pimpinan DPRD. Keduanya kemudian mencopot bingkai foto Wapres yang terpajang di dinding. Aksi tersebut dikawal sejumlah mahasiswa lainnya.
"Hari ini kami mahasiswa dari IMM Cabang Bima berkomitmen menurunkan foto Wapres RI yang bermasalah terkait keabsahan suket ijazah," kata Ketua PC IMM Bima, M. Yahya.
Setelah mencopot bingkai foto, belasan mahasiswa berpose bersama sambil memegang dan menunjukkan bingkai foto Wapres Gibran dalam posisi terbalik. Selanjutnya, bingkai foto tersebut dibawa keluar dari ruangan Kantor DPRD Kota Bima.
Di halaman depan kantor DPRD, ratusan mahasiswa lainnya telah berkumpul menunggu. Bingkai foto Gibran kemudian ditenteng dalam posisi terbalik, diangkat tinggi-tinggi, dan diarak di tengah kerumunan mahasiswa.
Aksi tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan massa. Setelah diarak, bingkai foto Wapres itu dibawa pulang oleh massa aksi.
Desak Pengusutan Dugaan Penyadapan Ilegal
Selain mencopot bingkai foto Wapres, IMM Bima menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal, mengungkap aktor intelektual dan seluruh pihak yang terlibat, serta memberikan perlindungan kepada aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.
IMM Bima juga mendesak DPR RI memanggil KPU dan Kemendikdasmen untuk mengklarifikasi persoalan persyaratan administrasi pencalonan Wapres Gibran berdasarkan putusan MA dan MK.
"Kami juga mendesak penegakkan hukum terhadap korporasi dan individu yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan disertai kewajiban pemulihan ekologis," tandasnya.
(dpw/dpw)

















































