.webp)
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Regional Sarbagita. Mulai dari tingginya volume sampah, keterbatasan fasilitas pengolahan, hingga penanganan air lindi.
Hal itu disampaikan Arbani saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup pengelolaan TPA Suwung yang menjerat mantan Kepala Dinas KLH Bali, I Made Teja, di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan majelis hakim, Arbani menyebut sampah yang masuk ke TPAS Sarbagita rata-rata mencapai 1.100 ton setiap hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola, terutama dalam memastikan sampah yang sudah menumpuk maupun sampah baru dapat ditangani dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakui fasilitas pengolahan yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Bahkan, Arbani mengaku belum sepenuhnya yakin kapasitas pengolahan saat ini mampu mengimbangi volume sampah yang masuk setiap hari.
Selain peningkatan fasilitas, menurutnya, diperlukan tambahan lahan dari kawasan TPAS yang saat ini memiliki luas sekitar 30 hektare.
Persoalan lain yang disoroti Arbani adalah penanganan air lindi. Cairan yang berasal dari proses pembusukan sampah tersebut memiliki kandungan pencemar cukup tinggi dibandingkan limbah domestik.
"Kadar pencemar air lindi mencapai sekitar 8.000 miligram per liter. Sementara kadar pencemar limbah domestik berada di kisaran 450 miligram per liter," ungkapnya
"Untuk pengurangan lindi adalah yang paling tepat mengurangi sampah ke TPA. Itu jawabannya," tambahnya
Arbani menjelaskan, TPAS Sarbagita sejak awal dirancang menggunakan sistem control landfill. Sistem tersebut berbeda dengan sanitary landfill yang mengharuskan sampah dipadatkan dan ditutup tanah setiap hari. Pada sistem control landfill, penutupan sampah dilakukan secara berkala sesuai jadwal.
Dia juga menerangkan bahwa pada 2019 bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) serta PPKLH yang pernah menjadi tanggung jawabnya tidak menangani langsung operasional TPAS Sarbagita. Pengelolaan teknis berada di bawah unit pelaksana teknis (UPT) tersendiri.
Menurutnya, pemahaman mengenai tata kelola TPAS Sarbagita justru semakin berkembang setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi administratif. Setelah itu, dilakukan pembinaan mengenai sejumlah aspek yang harus diperbaiki dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir tersebut.
Dalam kesaksiannya, Arbani turut menyinggung kondisi ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa, mulai dari Tanjung Benoa hingga Benoa. Dia menyebut tekanan terhadap kawasan mangrove tidak hanya berasal dari satu sumber.
Aliran sungai yang bermuara ke kawasan tersebut turut membawa sampah. Selain itu, aktivitas di Pelabuhan Benoa, termasuk pencemaran minyak, juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
Arbani mengungkapkan pada 2019 terdapat sekitar 18 hektare kawasan mangrove yang mengalami kematian. Kondisi tersebut dikaitkan dengan proses reklamasi di kawasan Benoa.
Pemerintah kemudian melakukan pemulihan melalui penanaman kembali mangrove. Dia menyebut tanaman yang ditanam menunjukkan pertumbuhan baik. Bahkan, upaya rehabilitasi diperluas hingga sekitar 14 hektare.
Arbani juga menyebut terdapat belasan sungai yang mengalir menuju kawasan mangrove, dua di antaranya berukuran cukup besar. Pemerintah, kata dia, turut melakukan pembenahan instalasi pengolahan air agar aliran yang sebelumnya langsung menuju kawasan mangrove dan laut dapat ditangani terlebih dahulu.
Sementara itu, kuasa hukum I Made Teja, I Gusti Agung Dian Hendrawan, menilai pembuktian mengenai luasan kerusakan mangrove dalam perkara tersebut masih perlu diperjelas.
Menurut Dian, hingga saat ini belum ditemukan ukuran pasti mengenai luasan kerusakan sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Dia menilai diperlukan keterangan ahli untuk memastikan metode pengukuran yang digunakan.
"Belum menemukan secara pasti sesuai dakwaan tentang luasan kerusakan. Jadi, belum bisa menentukan cara pengukuran luasannya. Itu mungkin nanti perlu pembuktian dari ahli," ujar Dian.
Dian juga menyoroti keterangan Arbani mengenai pengelolaan sampah yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa dibebankan kepada satu instansi karena penanganannya harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk melibatkan masyarakat.
Terkait kerusakan mangrove, Dian tidak menampik adanya temuan pohon yang rusak hingga mati. Namun, dia menyebut rehabilitasi telah dilakukan sejak sebelumnya, termasuk pada masa kepemimpinan I Made Teja.
"Memang kalau kita berbicara di hilir, tidak dipungkiri memang ada temuan-temuan tentang pohon mangrove yang rusak. Tetapi sudah sejak dulu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi. Dan Pak Made Teja sudah berusaha seperti itu," katanya.
Dia menilai adanya kerusakan mangrove tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran oleh pejabat yang bertanggung jawab saat itu. Menurutnya, Teja telah melakukan sejumlah upaya pelestarian, termasuk menggandeng pihak ketiga dan masyarakat untuk melakukan penanaman mangrove.
Dian menambahkan, pihaknya masih akan menghadirkan saksi yang meringankan serta ahli dalam persidangan berikutnya untuk memperkuat pembelaan terhadap terdakwa.
(hsa/hsa)
