Satreskrim Polres Lombok Utara menahan bekas Kepala Desa (Kades) Akar-Akar, Akarman. Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rp 541 juta terkait pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Akar-Akar tahun 2021-2023.
"Ya, tersangka kami tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lombok Utara," ungkap Kasatreskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, Selasa (17/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komang mengatakan Akarman mulai ditahan sejak Senin (16/11). Ia menjelaskan penahanan dilakukan untuk pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa atau tahap dua.
"Ditahan untuk persiapan tahap dua minggu depan," ujar Komang.
Sebelumnya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ida Made Oka Wijaya, mengatakan berkas perkara korupsi pengelolaan dana desa yang menyeret Kades Akar-Akar, Akarman, dinyatakan lengkap. Penyidik menemukan adanya dugaan anggaran fiktif dan mark-up sejumlah proyek fisik.
Salah satu proyek yang diselewengkan itu pengadaan keranda. Berdasarkan penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 541 juta.
"Sudah P21, untuk pelaksanaan tahap dua akan menyusul dilaksanakan," kata Oka.
Untuk diketahui, Desa Akar-akar menerima dana desa sebesar Rp 2.377.813.000 pada tahun 2021. Anggaran itu disalurkan tiga tahap, yakni Rp 1.253.525.200 pada tahap pertama, Rp 735.125.200 (tahap kedua), dan Rp 389.162.600 (tahap ketiga).
Kemudian, tahun 2022 desa di Lombok Utara itu mendapat dana desa sebesar Rp 2.429.916.000 yang juga disalurkan dalam tiga tahap. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti pengelolaan dan pembuatan instalasi komunikasi serta informasi desa, rehabilitasi fasilitas jamban umum, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana polindes.
Sementara pada tahun 2023, desa tersebut mendapat dana desa sebesar Rp 1.037.121.000 yang juga dicairkan dalam tiga tahap. Dana itu disebut digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat desa hingga pembangunan pos pengawasan desa.
(iws/iws)

















































