Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) DIY mengungkap temuan dugaan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender dua proyek revitalisasi pedestrian di Kota Jogja tahun anggaran 2021. Dua pemenang tender tersebut masing-masing mengerjakan proyek di dua lokasi berbeda.
"Kasus yang sedang kita tangani ini adalah tender penataan pedestrian kawasan Kotabaru, jalurnya Galeria-Gramedia, itu yang pertama," jelas Koordinator Investigator KPPU DIY, Dewi Sita Yuliani kepada wartawan di Kantor KPPU DIY, Kamis (19/11/2026).
"Kemudian yang kedua itu tender pembangunan pedestrian yang Jalan Perwakilan. Dua-duanya itu tender dilakukan di tahun 2021," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua proyek tersebut dibiayai APBD Kota Jogja tahun 2021 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja. Untuk proyek pertama yakni Penataan Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman tepatnya sepanjang Galeria Mal hingga Gramedia.
Pagu anggaran proyek tersebut menyentuh angka Rp 19,97 miliar. Kemudian paket proyek kedua adalah Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan di sebelah selatan Gedung DPRD DIY dengan pagu Rp 12,29 miliar.
"Jadi diduga dalam dua tender ini terlapor satu itu kan sebagai pemenang tender yang Galeria-Gramedia, PT Pradipta Bumi Konstruksi, itu dia bersekongkol dengan terlapor yang lain. Terlapor dua PT Prastama 29, dia pemenang di Jalan Perwakilan," jelas Dewi.
"Nah pada saat penyelidikan, didapat bukti, pengakuan ya, bahwa terlapor dua ini cuman dipinjam (nama) aja gitu. Jadi terlapor dua nanti sebagai pendamping, semua yang mengerjakan dokumen penawarannya itu dari tim terlapor satu," imbuhnya.
Dugaan itu semakin kuat saat Dewi dan pihaknya melakukan penyelidikan terhadap dokumen penawaran dari kedua perusahaan itu. Di situ ditemukan dokumen yang benar-benar identik padahal berasal dari dua perusahaan dan dua proyek berbeda.
"Kalau ikut tender sendiri kan harusnya dokumennya beda-beda dong, ya kan. Nah ini ikut tender tapi dokumennya sama gitu. Kesalahan pengetikannya sama gitu. Jadi kan dibandingin lho kok sama sih, ini pasti yang ngerjain satu orang gitu," ujar Dewi.
Dewi menduga dua perusahaan itu main mata agar bisa menang tender di proyek revitalisasi pedestrian Jalan Perwakilan. Pemenang tender pertama menjanjikan sejumlah kompensasi kepada pemenang tender kedua untuk mau menerima ajakannya.
"Harusnya banyak perusahaan yang bisa ikut tender kan, mereka harus bersaing secara sehat. Ikut tender ya sendiri-sendiri, ngajuin penawaran sendiri, ngitung harga penawaran sendiri, bikin dokumen tender sendiri," terang Dewi.
"Nah di tender ini tuh nggak, di tender ini pemenang di tender yang Kotabaru itu ngajak, ngajak pemenang perwakilan nih, ngajak misalnya PT Pradipta ngajak Prastama, 'Eh, ayo ikut yuk tender yang Perwakilan, entar aku yang ngurusin dokumennya', gitu, kurang lebih seperti itulah," imbuhnya.
Naik Persidangan KPPU
Perkara ini pun telah naik ke persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang teregister dengan Nomor 19/KPPU-L/2026. Sidang perdana dengan agenda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh investigator penuntut digelar hari ini.
Dalam perkara ini, investigator menetapkan enam pihak sebagai terlapor, yakni PT Pradipta Bhumi Konstruksi (Terlapor I), PT Prastama Dua Sembilan (Terlapor II), PT Tri Patra Konsultan (Terlapor III), Pokja Pemilihan Paket Tender Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru Putaran VI Juni 2021 (Terlapor IV), Pokja Pemilihan Paket Tender Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan Putaran VIII Agustus 2021 (Terlapor V), serta PPK paket pekerjaan tersebut (Terlapor VI).
Investigator menilai perbuatan para terlapor telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Di persidangan ini kami dari tim investigator sudah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Nanti sidang berikutnya giliran para terlapor yang menyampaikan tanggapannya seperti apa," pungkas Dewi.

































































