Dua perusahaan diduga bersekongkol agar bisa menang tender dua proyek revitalisasi pedestrian di Kota Jogja tahun anggaran 2021, yakni di Kotabaru dan Jalan Perwakilan. Begini modus persekongkolan kedua PT tersebut.
"Jadi diduga dalam dua tender ini terlapor satu itu kan sebagai pemenang tender yang Galeria-Gramedia (Kotabaru), PT Pradipta Bumi Konstruksi, itu dia bersekongkol dengan terlapor yang lain. Terlapor dua, PT Prastama 29, dia pemenang (tender) di Jalan Perwakilan," kata Koordinator Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) DIY, Dewi Sita Yuliani di kantornya, Kamis (19/11/2026).
"Nah pada saat penyelidikan, didapat bukti, pengakuan ya, bahwa terlapor dua ini cuman dipinjam (nama) aja gitu. Jadi terlapor dua nanti sebagai pendamping, semua yang mengerjakan dokumen penawarannya itu dari tim terlapor satu," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewi mengatakan, dari hasil penyelidikan KPPU DIY, dua perusahaan itu diduga main mata agar bisa menang tender di proyek revitalisasi pedestrian Jalan Perwakilan.
"Harusnya banyak perusahaan yang bisa ikut tender kan, mereka harus bersaing secara sehat. Ikut tender ya sendiri-sendiri, ngajuin penawaran sendiri, ngitung harga penawaran sendiri, bikin dokumen tender sendiri," ujar Dewi.
"Nah di tender ini tuh nggak, di tender ini pemenang di tender yang Kotabaru itu ngajak, ngajak pemenang perwakilan nih, ngajak misalnya PT Pradipta ngajak Prastama, 'eh, ayo ikut yuk tender yang Perwakilan, entar aku yang ngurusin dokumennya', gitu, kurang lebih seperti itulah," sambungnya.
Pemenang tender proyek di Kotabaru itu disebut menjanjikan sejumlah kompensasi kepada pemenang tender kedua untuk mau menerima ajakannya.
"Jadi kalau dibilang dia diberi fee, diberi berapa persen seperti itu. Dari untuk yang Jalan Perwakilannya. Jadi yang mengerjakan juga dia dari pemenang si Pradipta," ungkap Dewi.
Dua proyek tersebut dibiayai APBD Kota Jogja tahun 2021 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja. Proyek pertama yakni Penataan Pedestrian jalan Jendral Sudirman tepatnya sepanjang Galeria Mall hingga Gramedia. Pagu anggaran proyek tersebut menyentuh angka Rp 19,97 miliar.
Paket proyek kedua adalah Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan di sebelah selatan Gedung DPRD DIY dengan pagu Rp 12,29 miliar.
"Kasus yang sedang kita tangani ini adalah tender penataan pedestrian kawasan Kotabaru, jalurnya Galeria-Gramedia, itu yang pertama," kata Dewi.
"Kemudian yang kedua itu tender pembangunan pedestrian yang Jalan Perwakilan. Dua-duanya itu tender dilakukan di tahun 2021," sambungnya.
Dugaan persekongkolan itu menguat saat Dewi dan pihaknya melakukan penyelidikan terhadap dokumen penawaran dari kedua perusahaan itu. Di situ ditemukan dokumen yang benar-benar identik padahal berasal dari dua perusahaan dan dua proyek berbeda.
"Kalau ikut tender sendiri kan harusnya dokumennya beda-beda dong, ya kan. Nah ini ikut tender tapi dokumennya sama gitu. Kesalahan pengetikannya sama gitu. Jadi kan dibandingin lho kok sama sih, ini pasti yang ngerjain satu orang gitu," jelas Dewi.
Perkara ini pun telah naik ke persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang teregister dengan Nomor 19/KPPU-L/2026. Sidang perdana dengan agenda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh investigator penuntut digelar hari ini.
Dalam perkara ini, investigator menetapkan enam pihak sebagai terlapor, yakni PT Pradipta Bhumi Konstruksi (Terlapor I), PT Prastama Dua Sembilan (Terlapor II), PT Tri Patra Konsultan (Terlapor III), Pokja Pemilihan Paket Tender Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru Putaran VI Juni 2021 (Terlapor IV), Pokja Pemilihan Paket Tender Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan Putaran VIII Agustus 2021 (Terlapor V), serta PPK paket pekerjaan tersebut (Terlapor VI).
Investigator menilai perbuatan para terlapor telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Di persidangan ini kami dari tim investigator sudah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Nanti sidang berikutnya giliran para terlapor yang menyampaikan tanggapannya seperti apa," pungkas Dewi.

































































