Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin atau Gus Khozin, melontarkan kritik terbuka terhadap proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Dia menyebut seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih diwarnai praktik kapling-kaplingan atau pembagian jatah yang melibatkan partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Gus Khozin dalam forum penjaringan masukan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan kalangan akademisi untuk penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).
"Sudahlah kita harus akuin, Pak. Rekrutmen penyelenggara itu tidak independen. Clear. Saya bertanggung jawab kalau begitu. Ada kapling-kaplingan. Mau KPU, mau Bawaslu semua ada bekingan, Pak," kata Gus Khozin di hadapan peserta forum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan persoalan tersebut bukan sekadar dugaan yang muncul dari luar, melainkan menjadi persoalan yang diketahui dalam dinamika politik. Bahkan, menurutnya, ketua KPU provinsi tidak serta-merta dapat menindak KPU kabupaten karena masing-masing disebut memiliki dukungan atau bekingan.
Gus Khozin mengaku partai politik sebenarnya memiliki keinginan yang sama untuk memberantas politik uang dan menjaga independensi penyelenggara pemilu. Namun, keinginan tersebut kerap terbentur kekhawatiran apabila hanya satu partai yang mengambil langkah pembenahan, sementara partai lainnya tidak melakukan hal serupa.
"Semua partai saya pastikan mau, Pak, money politic diberantas. Semua partai mau integritas penyelenggara independen sepakat. Tapi masalahnya ini saling tunggu, Pak. Dan yang selalu diuntungkan relatif partai penguasa," ujarnya.
Dia mencontohkan, apabila partai-partai sepakat menyerahkan proses rekrutmen penyelenggara kepada lembaga independen, NGO, maupun perguruan tinggi, hasilnya diyakini lebih independen. Namun, muncul kekhawatiran partai lain tidak mengikuti mekanisme yang sama sehingga partai yang lebih dahulu berkomitmen justru dirugikan dalam kontestasi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka karena pembenahan sistem pemilu tidak cukup hanya melalui perubahan aturan formal. Dia juga mengingatkan bahwa praktik kecurangan kerap sulit dibuktikan melalui mekanisme hukum meskipun masyarakat mengetahui adanya persoalan di lapangan.
"Kalau ini tidak dibenahi, Pak, maka objektivitas penyelenggaraan pemilu itu hanya di atas kertas. Semuanya hanya berbicara hukum formal saja. 'Oh silakan dibuktikan kalau ada kecurangan. Silakan dibuktikan.' Nah itu kan omong kosong, Pak," tuturnya.
Selain rekrutmen penyelenggara, Gus Khozin turut menanggapi wacana penerapan pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting). Dia mengaku sepakat teknologi dimanfaatkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu, tetapi menilai persoalan kepercayaan politik dan keamanan sistem masih menjadi tantangan.
Menurutnya, penerapan e-voting tanpa diikuti penguatan integritas penyelenggara dan keamanan teknologi justru berpotensi memindahkan modus kecurangan dari cara konvensional ke ranah siber dan digital.
Dia lebih mendorong penyempurnaan sistem penghitungan suara digital seperti Sirekap. Data hasil penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS) diharapkan dapat menjadi data utama yang kemudian disandingkan dengan hasil penghitungan manual, sekaligus mempercepat rekapitulasi suara.
Gus Khozin juga mengungkapkan Panja tengah menggodok usulan pembentukan badan ad hoc yang bertugas menyupervisi KPU dan Bawaslu. Badan tersebut direncanakan melibatkan perwakilan partai politik untuk mengawasi kinerja kedua lembaga penyelenggara pemilu.
"Jadi KPU dan Bawaslu nanti akan disupervisi sama badan ad hoc yang itu perwakilan partai politik. Itu yang paling memungkinkan untuk menjaga objektivitas," jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan usulan tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Dia pun meminta kalangan akademisi memberikan masukan terhadap rencana tersebut.
Gus Khozin juga berharap perguruan tinggi lebih aktif dilibatkan dalam pendidikan politik masyarakat. Menurutnya, partai politik memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan penjaringan masukan di Bali menjadi bagian dari upaya memperkuat substansi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. DPR ingin memperoleh kritik dari kalangan akademisi agar perubahan regulasi dapat mengantisipasi persoalan pada Pemilu 2029 sekaligus meminimalkan celah gugatan uji materi.
Aria Bima juga menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif dengan melibatkan generasi muda melalui pemanfaatan teknologi digital. Dia bahkan mengusulkan semangat pengawasan pemilu ke depan melalui slogan "no viral no justice, no viral no action".
Dalam forum yang sama, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana, I Ketut Putra Erawan, menyampaikan sejumlah catatan mengenai desain sistem pemilu, termasuk wacana pemisahan pemilu nasional dan daerah serta penghapusan presidential threshold. Dia juga menyoroti perlunya penguatan sistem perwakilan daerah melalui penataan daerah pemilihan berbasis teritorial.
Gubernur Bali Wayan Koster turut meminta agar penyusunan regulasi nasional memberikan ruang lebih besar bagi kekhasan dan kebutuhan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat cukup menetapkan prinsip dasar berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI, sedangkan pengaturan mengenai pengembangan, perlindungan, serta pemberdayaan lokal perlu disesuaikan dengan prinsip otonomi asimetris.
(hsa/hsa)

















































