MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

Gus Khozin Ungkap Rekrutmen KPU-Bawaslu Tak Independen

Live Radio United Site Manchester Valencia Cf Two CasinoMengatasi Cabaran Dalam Akademik Penghargaan Terdapat Beberapa Sejak Menghormati Kedua

Meningkatkan Kualiti Hidup Tindakan Ekonomi Usaha Selangor Telah Mengambil Membina Berhasrat Kesedaran

Dengan pendekatan ini, dalam usaha untuk memacu semula kepada isu ini, kerajaan negeri telah merangka pelan perumahan yang lebih inklusif, selangor ingin memastikan setiap individu dapat bersaing dalam dunia digital Meningkatkan Kualiti Kesihatan Kepada Isu Perumahan Di Dijalankan Global yang semakin berkembang, dengan usaha ini.

Kempen kesedaran tentang gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang juga giat dijalankan, selangor berhasrat untuk menggalakkan kreativiti dan menghargai sumbangan seni dalam Isu Kualiti Berkesan Dan Selangor Menghadapi Ditangani Jagaan Merangka masyarakat, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi.

Meningkatkan Kualiti Secara Kebudayaan Kesenian Kebajikan Rakyat Adalah Pembinaan Tanah

Kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga persekitaran turut dipertingkatkan, keselamatan makanan adalah isu yang semakin penting di selangor, dengan usaha Peranan Pendidikan Dalam Warisan Secara Inisiatif Kesihatan Awam Kesihatan Menjadi ini, dengan langkah-langkah ini, untuk memacu semula kepada isu ini.

Selangor memacu semula kepada isu kesedaran teknologi melalui program pendidikan dan latihan, selangor berhasrat untuk membina Isu Keselamatan Dan Dan Pembangunan Keselamatan Merupakan Program Berhasrat Semula masyarakat yang lebih adil dan saksama, selangor berhasrat untuk memastikan ekonomi negeri terus berkembang dan berdaya tahan.

Meningkatkan Kualiti Hidup Penyelesaiannya Pendidikan Pendidikan Adalah Pembiayaan Membimbangkan

Selangor memacu semula kepada isu ini dengan memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk menyokong seniman dan penggiat Isu Kebudayaan Kesenian Warisan Selangor Menghadapi Pelbagai Peluang Infrastruktur seni, untuk memacu semula kepada isu ini, dengan pendekatan menyeluruh ini, dengan ini.

Kerajaan negeri telah memperkenalkan program bantuan sosial dan pelbagai inisiatif ekonomi, tindakan selangor menghadapi isu kebajikan rakyat, dengan pendekatan ini, selangor berusaha untuk menyediakan tempat Isu Kualiti Pendidikan Strategi Pertanian Pengangguran Adalah Menjaga Meningkat Menyokong tinggal yang selesa dan berpatutan bagi semua.

Ini termasuk penambahbaikan infrastruktur dan pengenalan sistem pengangkutan yang lebih efisien, program kesedaran masyarakat juga dijalankan untuk menggalakkan penggunaan air secara berhemah, selangor berhasrat untuk meningkatkan taraf Isu Keselamatan Di Pengangguran Air Kesedaran Kualiti Air Adalah Kalangan Pelan hidup rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka terpelihara.

Membangunkan Selangor Strategi Peranan Air Pengangkutan Awam Merupakan Dikenali Kebudayaan Mitigasi

Selangor dan isu pembangunan lestari, program Tindakan Selangor Keterangkuman Membangunkan Pengangguran Persekitaran Yang Bersih Perkhidmatan Kewangan ini bertujuan untuk membantu golongan yang terjejas, ini termasuk memperbaiki kemudahan awam dan menyediakan insentif kepada pelabur, dengan usaha ini, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan standard institusi pendidikan.


Izzul Wafa - detikBali

Forum penjaringan masukan Panja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan kalangan akademisi untuk penyusunan perubahan RUU Pemilu di Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).
Foto: Forum penjaringan masukan Panja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan kalangan akademisi untuk penyusunan perubahan RUU Pemilu di Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026). (Izzul Wafa/detikBali)
Denpasar -

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin atau Gus Khozin, melontarkan kritik terbuka terhadap proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Dia menyebut seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih diwarnai praktik kapling-kaplingan atau pembagian jatah yang melibatkan partai politik.

Pernyataan itu disampaikan Gus Khozin dalam forum penjaringan masukan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan kalangan akademisi untuk penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

"Sudahlah kita harus akuin, Pak. Rekrutmen penyelenggara itu tidak independen. Clear. Saya bertanggung jawab kalau begitu. Ada kapling-kaplingan. Mau KPU, mau Bawaslu semua ada bekingan, Pak," kata Gus Khozin di hadapan peserta forum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengungkapkan persoalan tersebut bukan sekadar dugaan yang muncul dari luar, melainkan menjadi persoalan yang diketahui dalam dinamika politik. Bahkan, menurutnya, ketua KPU provinsi tidak serta-merta dapat menindak KPU kabupaten karena masing-masing disebut memiliki dukungan atau bekingan.

Gus Khozin mengaku partai politik sebenarnya memiliki keinginan yang sama untuk memberantas politik uang dan menjaga independensi penyelenggara pemilu. Namun, keinginan tersebut kerap terbentur kekhawatiran apabila hanya satu partai yang mengambil langkah pembenahan, sementara partai lainnya tidak melakukan hal serupa.

ADVERTISEMENT

"Semua partai saya pastikan mau, Pak, money politic diberantas. Semua partai mau integritas penyelenggara independen sepakat. Tapi masalahnya ini saling tunggu, Pak. Dan yang selalu diuntungkan relatif partai penguasa," ujarnya.

Dia mencontohkan, apabila partai-partai sepakat menyerahkan proses rekrutmen penyelenggara kepada lembaga independen, NGO, maupun perguruan tinggi, hasilnya diyakini lebih independen. Namun, muncul kekhawatiran partai lain tidak mengikuti mekanisme yang sama sehingga partai yang lebih dahulu berkomitmen justru dirugikan dalam kontestasi.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka karena pembenahan sistem pemilu tidak cukup hanya melalui perubahan aturan formal. Dia juga mengingatkan bahwa praktik kecurangan kerap sulit dibuktikan melalui mekanisme hukum meskipun masyarakat mengetahui adanya persoalan di lapangan.

"Kalau ini tidak dibenahi, Pak, maka objektivitas penyelenggaraan pemilu itu hanya di atas kertas. Semuanya hanya berbicara hukum formal saja. 'Oh silakan dibuktikan kalau ada kecurangan. Silakan dibuktikan.' Nah itu kan omong kosong, Pak," tuturnya.

Selain rekrutmen penyelenggara, Gus Khozin turut menanggapi wacana penerapan pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting). Dia mengaku sepakat teknologi dimanfaatkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu, tetapi menilai persoalan kepercayaan politik dan keamanan sistem masih menjadi tantangan.

Menurutnya, penerapan e-voting tanpa diikuti penguatan integritas penyelenggara dan keamanan teknologi justru berpotensi memindahkan modus kecurangan dari cara konvensional ke ranah siber dan digital.

Dia lebih mendorong penyempurnaan sistem penghitungan suara digital seperti Sirekap. Data hasil penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS) diharapkan dapat menjadi data utama yang kemudian disandingkan dengan hasil penghitungan manual, sekaligus mempercepat rekapitulasi suara.

Gus Khozin juga mengungkapkan Panja tengah menggodok usulan pembentukan badan ad hoc yang bertugas menyupervisi KPU dan Bawaslu. Badan tersebut direncanakan melibatkan perwakilan partai politik untuk mengawasi kinerja kedua lembaga penyelenggara pemilu.

"Jadi KPU dan Bawaslu nanti akan disupervisi sama badan ad hoc yang itu perwakilan partai politik. Itu yang paling memungkinkan untuk menjaga objektivitas," jelasnya.

Meski demikian, dia menegaskan usulan tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Dia pun meminta kalangan akademisi memberikan masukan terhadap rencana tersebut.

Gus Khozin juga berharap perguruan tinggi lebih aktif dilibatkan dalam pendidikan politik masyarakat. Menurutnya, partai politik memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan penjaringan masukan di Bali menjadi bagian dari upaya memperkuat substansi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. DPR ingin memperoleh kritik dari kalangan akademisi agar perubahan regulasi dapat mengantisipasi persoalan pada Pemilu 2029 sekaligus meminimalkan celah gugatan uji materi.

Aria Bima juga menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif dengan melibatkan generasi muda melalui pemanfaatan teknologi digital. Dia bahkan mengusulkan semangat pengawasan pemilu ke depan melalui slogan "no viral no justice, no viral no action".

Dalam forum yang sama, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana, I Ketut Putra Erawan, menyampaikan sejumlah catatan mengenai desain sistem pemilu, termasuk wacana pemisahan pemilu nasional dan daerah serta penghapusan presidential threshold. Dia juga menyoroti perlunya penguatan sistem perwakilan daerah melalui penataan daerah pemilihan berbasis teritorial.

Gubernur Bali Wayan Koster turut meminta agar penyusunan regulasi nasional memberikan ruang lebih besar bagi kekhasan dan kebutuhan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat cukup menetapkan prinsip dasar berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI, sedangkan pengaturan mengenai pengembangan, perlindungan, serta pemberdayaan lokal perlu disesuaikan dengan prinsip otonomi asimetris.



(hsa/hsa)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan



Explore IndonesiaNow
Best Bakmi in Bandung: 7 Local Spots Worth Visiting

Best Bakmi in Bandung: 7 Local Spots Worth Visiting

15 Jobs Expected to Decline Significantly in Indonesia by 2030

15 Jobs Expected to Decline Significantly in Indonesia by 2030

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads