Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Penerbitan aturan ini dilakukan menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan sidang etik tersebut mengalami perubahan.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Benar (ada perpol baru)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut sejumlah perubahan aturan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026:
1. Perubahan Ketentuan Banding
Ketentuan angka 6 Pasal 1 mengatur definisi banding. Dalam aturan baru, pihak yang dapat mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar.
Aturan lama:
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP
Aturan baru:
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP
2. Penambahan Tahapan Gelar Perkara
Dalam Pasal 15, terdapat penambahan ayat 4a yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.
Bunyi ketentuan baru tersebut sebagai berikut:
(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
3. Perubahan Batas Waktu Pemanggilan
Pasal 19 ayat 5 mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan kepada pihak yang diperiksa. Semula, surat harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan baru, batas waktu tersebut dihitung berdasarkan hari kalender.
Aturan lama:
(5) Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.
Aturan baru:
(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.
4. Perubahan Komposisi Anggota KKEP
Pasal 42 ayat (3) mengubah ketentuan mengenai pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menangani sidang etik.
Dalam aturan lama, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari Terduga Pelanggar. Sementara itu, aturan baru memperbolehkan anggota KKEP memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.
Aturan lama:
(3) Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.
Aturan baru:
(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.
5. Sidang KKEP Bisa Digelar Secara Elektroni
Pasal 59 ayat (2) mengubah ketentuan mengenai kehadiran Terduga Pelanggar dalam sidang KKEP.
Dalam aturan lama, Terduga Pelanggar wajib hadir secara langsung. Adapun aturan baru memungkinkan Terduga Pelanggar mengikuti sidang melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
Aturan lama:
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar
Aturan baru:
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
6. Perubahan Komposisi Anggota KKEP Banding
Ketentuan Pasal 74 ayat (3) juga mengalami perubahan, khususnya mengenai persyaratan pangkat anggota KKEP Banding.
Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari Pelanggar. Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.
Aturan lama:
(3) KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.
Aturan baru:
(3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar.
7. Masa Patsus Dipangkas
Perubahan juga terdapat dalam Pasal 98 ayat (4) yang mengatur batas waktu penempatan di Tempat Khusus.
Dalam aturan lama, penempatan di Tempat Khusus dapat dilakukan paling lama 30 hari kerja. Sementara itu, aturan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.
Aturan lama:
(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.
Aturan baru:
(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.
8. Perubahan Syarat Pengunduran Diri
Pasal 111 ayat (2) huruf c mengubah ketentuan mengenai syarat bagi anggota Polri yang ingin mengajukan pengunduran diri.
Dalam aturan lama, anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun tidak memenuhi syarat tersebut. Sementara itu, aturan baru menyebut anggota Polri tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
Aturan lama:
c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Aturan baru:
c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
(dpw/dpw)

















































