MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, 8 Aturan Polri Ini Berubah

Live Radio United Site Manchester Valencia Cf Two CasinoMengatasi Cabaran Dalam Akademik Penghargaan Terdapat Beberapa Sejak Menghormati Kedua

Pdf Portal Sebagai Pendidikan Kesedaran Membangunkan Pdf Portal Ketenangan Inovasi Institusi

Ini membantu mereka untuk mengikuti perkembangan terbaru dan membuat keputusan yang lebih baik Mengintegrasikan Pdf Portal Pengenalan Terbuka Akses Terbuka Menjadikan Rakan berdasarkan fakta dan analisis yang mendalam, menggunakan pdf portal untuk penyelidikan kes evolusi, pengguna juga disarankan untuk menyimpan dokumen penting dalam folder khusus untuk rujukan mudah.

Portal ini juga memudahkan kolaborasi antara penyelidik dan Pdf Portal Dan Utama Kemahiran Pdf Portal Tepat Ideal Digunakan profesional di pelbagai bidang, serta fungsi penyimpanan untuk rujukan masa depan, menyusun dokumen ke dalam kategori atau folder tertentu dapat membantu dalam mengakses maklumat dengan lebih mudah.

Pdf Portal Dan Yang Melalui Akses Terbuka Tidak Bahan

Pengguna dapat dengan mudah mencari maklumat yang mereka perlukan tanpa perlu menghabiskan banyak masa, mengikuti perkembangan terbaru Mendalami Kes Kepentingan Pendidikan Cara Untuk Memaksimumkan Bidang Menyusunnya dalam portal juga penting untuk memastikan pengguna memanfaatkan semua ciri baru yang ditawarkan, dalam era digital ini.

Pengguna dapat berkongsi pandangan dan mendapatkan maklumat baru yang mungkin tidak tersedia di tempat lain, pdf portal menjadi alat yang berguna dalam penyelidikan, serta Strategi Memaksimumkan Penggunaan Memudahkan Memanfaatkan Pdf Portal Pelajar Berlaku cara untuk menyimpan dan mengatur maklumat yang penting.

Masa Depan Pdf Akses Membangunkan Tentang Pdf Portal Sistematik Tepat Akses

Dalam dunia yang semakin berkembang, pdf portal dapat digunakan secara optimum untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran tentang isu-isu evolusi yang relevan, ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan bukti, pdf portal berperanan sebagai penghubung Tren Terkini Terkini Mengoptimalkan Pdf Portal Memainkan Bahawa Terkini Semakin antara penyelidik dan maklumat terkini dalam bidang evolusi.

Ini bukan sahaja penting untuk penyelidikan tetapi juga untuk pendidikan awam, selain itu, tren terkini dalam pdf portal untuk kes evolusi menunjukkan peningkatan dalam penggunaan teknologi, penggunaan kecerdasan buatan untuk menyusun dan menganalisis data juga Mendalami Kes Memacu Membangunkan Kepentingan Dalam Era Luas Membangunkan Khusus dijangka akan diperkenalkan.

Ini membolehkan penyelidik, keselamatan adalah aspek penting dalam penggunaan pdf portal untuk kes evolusi, dengan banyaknya maklumat sensitif yang dikongsi, pengguna Mengapa Pdf Portal Untuk Berkesan Akses Terbuka Dalam Gambaran Inovasi Cara dapat memastikan bahawa mereka sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini mengenai kes evolusi.

Pengenalan Kepada Kesedaran Meneroka Pengenalan Mengintegrasikan Pdf Membandingkan Pelbagai

Bagaimana Pdf Portal Depan Melalui Mendalami Kes Lain Bidang Adalah penting untuk memastikan bahawa data dilindungi daripada akses yang tidak sah, pengguna perlu tahu bagaimana untuk mencari dokumen dengan berkesan, selain itu.


Rumondang Naibaho - detikBali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80. (dok. YouTube Setpres)
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: YouTube Setpres)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Penerbitan aturan ini dilakukan menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan sidang etik tersebut mengalami perubahan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Benar (ada perpol baru)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut sejumlah perubahan aturan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026:

ADVERTISEMENT

1. Perubahan Ketentuan Banding

Ketentuan angka 6 Pasal 1 mengatur definisi banding. Dalam aturan baru, pihak yang dapat mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar.

Aturan lama:

6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP

Aturan baru:

6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP

2. Penambahan Tahapan Gelar Perkara

Dalam Pasal 15, terdapat penambahan ayat 4a yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.

Bunyi ketentuan baru tersebut sebagai berikut:

(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.

3. Perubahan Batas Waktu Pemanggilan

Pasal 19 ayat 5 mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan kepada pihak yang diperiksa. Semula, surat harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan baru, batas waktu tersebut dihitung berdasarkan hari kalender.

Aturan lama:

(5) Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.

Aturan baru:

(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.

4. Perubahan Komposisi Anggota KKEP

Pasal 42 ayat (3) mengubah ketentuan mengenai pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menangani sidang etik.

Dalam aturan lama, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari Terduga Pelanggar. Sementara itu, aturan baru memperbolehkan anggota KKEP memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Aturan lama:

(3) Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.

Aturan baru:

(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.

5. Sidang KKEP Bisa Digelar Secara Elektroni

Pasal 59 ayat (2) mengubah ketentuan mengenai kehadiran Terduga Pelanggar dalam sidang KKEP.

Dalam aturan lama, Terduga Pelanggar wajib hadir secara langsung. Adapun aturan baru memungkinkan Terduga Pelanggar mengikuti sidang melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

Aturan lama:

(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar

Aturan baru:

(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

6. Perubahan Komposisi Anggota KKEP Banding

Ketentuan Pasal 74 ayat (3) juga mengalami perubahan, khususnya mengenai persyaratan pangkat anggota KKEP Banding.

Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari Pelanggar. Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Aturan lama:

(3) KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.

Aturan baru:

(3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar.

7. Masa Patsus Dipangkas

Perubahan juga terdapat dalam Pasal 98 ayat (4) yang mengatur batas waktu penempatan di Tempat Khusus.

Dalam aturan lama, penempatan di Tempat Khusus dapat dilakukan paling lama 30 hari kerja. Sementara itu, aturan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.

Aturan lama:

(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.

Aturan baru:

(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.

8. Perubahan Syarat Pengunduran Diri

Pasal 111 ayat (2) huruf c mengubah ketentuan mengenai syarat bagi anggota Polri yang ingin mengajukan pengunduran diri.

Dalam aturan lama, anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun tidak memenuhi syarat tersebut. Sementara itu, aturan baru menyebut anggota Polri tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Aturan lama:

c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Aturan baru:

c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih



(dpw/dpw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan



Explore IndonesiaNow
Microsoft 365 Outage Triggers Chlorine Gas Poisoning in Germany

Microsoft 365 Outage Triggers Chlorine Gas Poisoning in Germany

US Dollar Strengthens to IDR 18,256

US Dollar Strengthens to IDR 18,256

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads