Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja, Anita Palupi alias AP (42), divonis 5 tahun penjara dalam perkara kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Hakim juga meloloskan Anita dari restitusi Rp 425.550.436,60 sebagaimana tuntutan jaksa, berikut alasannya.
"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menurut majelis hakim keadaannya tidak layak untuk dibebani restitusi, sehingga terdakwa dibebaskan dari pembayaran biaya restitusi sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum," bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Sunaryanta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (19/11/2026).
Salah satu pertimbangan majelis hakim terkait restitusi itu ialah terdakwa hanya berstatus sebagai karyawan dengan gaji bulanan Rp 3 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menimbang bahwa terdakwa adalah kepala sekolah yang digaji oleh yayasan, pengelolaan uang SPP dan lain-lain semua dikelola oleh ketua yayasan Diyah Kusumastuti melalui rekening pribadinya. Sehingga yang banyak menikmati uang tersebut adalah Diyah Kusumastuti," kata majelis hakim.
"Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah terdakwa digaji sejumlah Rp 3 juta, dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga," imbuhnya.
Vonis 5 Tahun Bui-Denda Rp 510 Juta
Selain divonis lima tahun penjara, Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja Anita Palupi juga dikenakan pidana denda Rp 510 juta.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 510 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Sunaryanta di PN Jogja, Kamis (19/11).
Denda itu harus dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika Anita Palupi tak mampu membayar, denda akan diganti kurungan 141 hari.
"Apabila penyitaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka pidana denda diganti pidana penjara selama 141 hari," kata majelis hakim.
Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 10 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider kurungan 170 hari. Hal itu karena majelis hakim menilai terdakwa Anita Palupi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua.
Dakwaan itu sebagaimana pasal 9 ayat 1 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum," terang majelis hakim.
Majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama serta dakwaan ketiga.
Dakwaan pertama yakni Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 35 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan ketiga pasal kesatu Pasal 77B jo Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan ketiga kedua yakni Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Hakim juga menyampaikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam vonis tersebut.
"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah terdakwa Diyah Kusumastuti dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak yang diasuh sehingga mengakibatkan trauma psikis dan fisik. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," jelas majelis hakim.
"Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum," sambungnya.

































































