Seorang pria berinsiial W ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap gegara bawa senjata tajam saat berada di aksi unjukrasa berujung ricuh di Malioboro, Kota Jogja. Polisi menjelaskan alasan penetapan tersangka tersebut.
"Membawa senjata tajam di tengah konsentrasi massa tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga mengancam keselamatan publik, wisatawan dan merusak kondusivitas kota Yogya. Siapa pun yang berbuat anarkis akan kami proses berdasarkan fakta hukum yang ada," kata Kapolresta Jogja, Kombes Ihsan Minggu (8/11/2026).
Kasi Humas Polresta Jogja, Iptu Dani Hasan menjelaskan penetapan tersangka itu sudah melewati prosedur yang diperlukan. Pemeriksaan saksi dan pemeriksaan alat bukti juga sudah dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah melalui proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti-bukti petunjuk, dan gelar perkara, kepada pelaku ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di Polresta Yogyakarta," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo menyebut pihaknya tengah mengusut belasan dugaan tindak pidana dalam rangkaian aksi demonstrasi di Malioboro pada 20 dan 28 Oktober 2026 lalu. Diketahui, dua aksi demonstrasi tersebut berakhir ricuh.
"Termasuk juga 12 (dugaan pidana) yang sudah, 12 ya, kami sudah koordinasi dengan kejaksaan sudah mengarah kepada tindak pidana yaitu penyerangan terhadap aparat," terang Langgeng saat ditemui wartawan di Polda DIY, Sabtu (7/11/2026).
Selain 12 dugaan pidana itu, lanjut Langgeng, pihaknya kini juga tengah memproses satu orang yang kedapatan membawa senjata tajam saat demo berlangsung.
"Kemudian yang kedua, ada satu warga di Malioboro ditangani oleh Polresta Yogyakarta dengan membawa sajam. Itu pun dalam proses," ungkapnya.
Tak berhenti di situ, Langgeng bilang, pihaknya kini juga tengah menyidik dua laporan dari peserta soal kekerasan yang dilakukan oknum aparat saat demo berlangsung.
"Ada juga dua pelapor dari elemen peserta aksi, dua pelapor, kemudian saat ini juga dalam proses penyidikan. Sudah olah TKP penyidikan dan ini mengarah pelakunya kepada anggota Polri, dan ini pun kalau nanti terbukti, kita proses hukum," ujarnya.
"Karena ya, aksi kekerasan oleh aparat tidak boleh terjadi. Apalagi dengan tindakan, dengan kalimat ekstra itu nggak boleh," tegas Langgeng.
Berbagai tindakan Polda DIY itu, menurut Langgeng, adalah langkah tegas penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
"Siapapun yang melakukan perbuatan pelanggaran dan ada delik yang mengatur, itulah tindak pidana. Sehingga hukum wajib ditegakkan dengan benar, jujur, adil. Jadi tidak ada yang kebal hukum, termasuk anggota-anggota kami," tegasnya.

































































