Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung ingin menjadikan kawasan Kuta sebagai proyek percontohan atau pilot project penataan wilayah yang rendah emisi karbon. Pemerintah daerah bakal memulai langkah perencanaan itu dengan penyediaan moda transportasi publik yang terintegrasi menuju kawasan pariwisata tersebut.
"Kuta akan kami jadikan pilot project untuk ditata, dengan mengurangi emisi karbon di sini, low emission, yaitu kita coba dorong agar ada transportasi publik yang menuju kawasan Kuta," ujar Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, di gedung DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah daerah memprioritaskan penyediaan kantong-kantong parkir serta penyusunan jalur transportasi publik bertenaga listrik sebagai solusi penguraian kemacetan. Koridor pertama moda transportasi listrik tersebut disiapkan dari sentral parkir menuju monumen Bom Bali, kawasan Seminyak, hingga tembus ke Jalan Pantai Kuta, Legian, dan kembali ke sentral parkir.
"Sebelum kita punya solusi kantong parkir, kita tidak akan bisa mengambil langkah-langkah penertiban (parkir liar), terutama kawasan Kuta," kata Arnawa.
Di samping penataan transportasi dan kantong parkir di Kuta, pemerintah daerah juga memfokuskan perhatian pada pembenahan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya. Peningkatan kualitas destinasi ini dibarengi dengan pembangunan infrastruktur jalan jangka pendek serta pelebaran ruas jalan yang kerap mengalami kemacetan parah.
"Banyak sebenarnya kita buat jalan-jalan yang skala pendek, tetapi itu sangat-sangat strategis sekali, termasuk juga pedestrian, pedestrian nanti kita akan lanjutkan juga di 2027 ini, terus akan berlanjut," jelas Arnawa.
Selain itu, pemerintah kabupaten turut menyikapi berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan strategis di daerah yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan langsung kabupaten. Guna mengantisipasi dampak terhadap sektor pariwisata, Bupati Badung telah menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk mengambil alih penanganan melalui skema kerja sama lintas kewenangan dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
"Maka saya sudah perintahkan kepada Pak Sekda, saya sudah perintahkan ke Pak Kadis PU, terhadap beberapa jalan-jalan strategis, baik itu provinsi maupun nasional, sebisa mungkin saya akan tarik (perbaikan), artinya kita akan kerjakan," tegas Arnawa.

















































