.webp)
Pergantian antar-waktu (PAW) dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni Moh Akri dan Marga Harun, belum diproses. Walhasil, kondisi dibiarkan status quo.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menjelaskan pimpinan sepakat menunda proses PAW setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Kemenkum menyarankan agar pimpinan DPRD NTB menunggu hingga polemik kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tuntas dan memiliki kekuatan hukum tetap.
"Kami tunda sampai dengan proses Kementerian Hukum selesai dengan pemberhentian Sekjen (DPP). Jadi status quo sementara. Belum ada perubahan," ujar Isvie, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isvie menegaskan pimpinan DPRD NTB tidak bisa serta-merta memproses penghentian Moh Akri dan Marga Harun hanya berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan DPP PPP yang masih status sengketa.
"Belum ada pergantian. Hasil kesepakatan pimpinan tidak ada pergantian antar waktu," tegas Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Ketua DPW PPP NTB sekaligus Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, menyatakan usulan PAW di internal partai sejatinya terus berjalan meski Isvie mengungkapkan kondisi status quo.
"Itu kan kata Bu Ketua status quo, tetapi kata pengadilan besok apa kita kan tidak tahu. Yang jelas saat ini prosesnya sedang berjalan," kata Muzihir.
Muzihir tak menampik dinamika politik di tingkat pusat berimbas ke daerah. Namun, dia menilai persoalan pemecatan Wakil Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP sudah rampung dan diajukan ke Kemenkum.
"Saya menyerahkan sepenuhnya ke Prof Asikin selaku penasihat hukum kami. Ini prosesnya berjalan," tutur Muzihir.
Meski diterpa isu PAW, Muzihir mengaku hubungan personalnya dengan Moh Akri tetap harmonis sebagai sesama muslim. Menurutnya, Marga Harun juga sudah mulai memperbaiki hubungan dengan partai dan jajaran pengurus PPP di NTB.
"Marga bahkan minta maafnya ke Jakarta (DPP). Jadi dia sudah aman posisinya," beber Muzihir.
Sementara Moh Akri sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD NTB mengatakan hasil konsultasi pimpinan dewan dengan Kemenkum mengamanatkan agar para pengurus di daerah tetap menjaga hubungan baik dan meredam gejolak internal.
Akri menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi politik daerah tetap kondusif sembari mengikuti arahan resmi Kemenkum.
"Tidak ada proses PAW menunggu pusat. Artinya, kita ini mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi hasil konsultasi pimpinan DPRD di Kemenkum saja," jelas Akri.
