Bekas Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, dipecat sebagai anggota Polri buntut kasus tahanan perempuan yang hamil di dalam sel tahanan. Sarbani dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).
"Betul (di-PTDH)," ucap Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kombes Mohammad Kholid, kepada detikBali, Selasa (10/11/2026).
Kholid mengungkapkan sidang kode etik terhadap Sarbani digelar pada Senin (9/11). Namun, saat itu, Kholid belum merinci pasal yang dilanggar Sarbani hingga berujung pemecatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebentar kami sampaikan hasilnya," imbuhnya.
Setubuhi Tahanan di Ruang Reskrim
Dalam hasil sidang KKEP, Sarbani dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian. Dia dijatuhi sanksi PTDH atas pelanggaran berat tersebut.
"Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," kata Kholid, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pemeriksaan, Sarbani disebut menyetubuhi tahanan Polsek Dompu berinisial DR sekitar Juli hingga Agustus 2026.
Perbuatan tersebut dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Sarbani juga disebut sempat mengonsumsi minuman keras (miras).
"Tindakannya itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu," ujar Kholid.
"Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut," imbuhnya.
Atas perbuatannya, Sarbani dinilai terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Awal Mula Kasus Tahanan Hamil
Kasus ini bermula dari kabar seorang tahanan perempuan berinisial DR yang hamil saat berada di sel tahanan Polsek Dompu. DR merupakan terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi (inex) yang kasusnya telah memasuki tahap persidangan.
DR diketahui merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Kabar kehamilannya mencuat hingga viral di media sosial.
Setelah kasus tersebut mencuat, Sarbani langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Dompu. Belakangan, hasil sidang etik menyatakan Sarbani terbukti melakukan pelanggaran berat hingga akhirnya dijatuhi sanksi PTDH sebagai anggota Polri.
(dpw/dpw)

















































