Mengadopsi anak angkat merupakan perbuatan mulia dan terpuji yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk melengkapi kebahagiaan keluarga. Namun, muncul permasalahan ketika salah satu orang tua angkat meninggal dunia. Masyarakat kerap bertanya-tanya perihal harta waris.
Dalam syariat dan sistem hukum Islam, anak angkat memiliki kedudukan yang berbeda dan memiliki aturan tersendiri yang telah diatur sedemikian rupa agar tetap adil dan kesejahteraannya tetap terpenuhi.
Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan
Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Mengutip buku Merekonstruksi Kewarisan Anak Angkat Komparasi Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia karya Achmad Suhawi, pengangkatan anak dalam Islam tidak memutus hubungan darah atau nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketentuan ini selaras dengan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.
Aturan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa adopsi tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung dan tidak serta-merta menjadikan anak angkat sebagai ahli waris.
KUHPerdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai anak angkat. Ketentuan mengenai kewarisan mengacu kepada pasal 832 mengenai ahli waris dan pasal 209 KHI terkait wasiat yang memberi ruang kewarisan terhadap anak angkat.
Menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi tetapi bisa mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga (1/3) harta pewaris. Namun, ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya kecuali dicabut oleh pengadilan dalam keadaan tertentu.
Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat
Mengutip buku Hak Waris Anak di Luar Nikah karya Harun Mulawarman, Tahir Mahmood menjelaskan bahwa konsep wasiat wajibah hadir sebagai solusi agar pihak yang terhalang menjadi ahli waris tetap bisa menerima bagian harta peninggalan pewaris.
Melalui pembaruan hukum Islam dalam KHI (serta diperkuat Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/AG/1998), anak angkat diakui sebagai penerima wasiat wajibah dengan besaran maksimal 1/3 dari total harta peninggalan orang tua angkatnya.
Dijelaskan Prof Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Fiqh Al-Mawaris, ketetapan wasiat wajibah mengikuti langkah-langkah berikut:
1. Urutan Pembagian Harta
Sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris, harta tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk biaya perawatan jenazah dan pelunasan utang pewaris. Setelah itu, barulah dikeluarkan bagian wasiat wajibah (yang kedudukannya didahulukan dari wasiat sukarela lainnya), kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris yang sah.
2. Pembagian Harta Waris lainnya
Setelah harta waris diambil 1/3 untuk wasiat wajibah kepada anak angkat, barulah sisa warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang termasuk keluarga kandung dari jenazah tersebut.
Kendati demikian, ketentuan dalam Islam tetap harus memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya ucapan atau sighat oleh pewasiat baik secara jelas atau sindiran. Wasiat wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara melalui Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karena itu, para hakim memutuskan perkara menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai bagian dasar putusan pemberian wasiat wajibah. Agar tercipta rasa adil antara orang tua angkat dan anak anak angkat.




































































