DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun terhadap regulasi tersebut.
Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan, dilansir detikNews.
"Setuju," jawab forum paripurna.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.
Penantian 18 Tahun
Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan RUU Perampasan Aset telah dibahas dan disepakati pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR. Dia menyebut RUU tersebut merupakan buah penantian rakyat selama 18 tahun.
"Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).
Habiburokhman juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai telah mengawal ketat proses legislasi RUU tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Dasco telah meminta Komisi III DPR mempercepat pembentukan UU Perampasan Aset sejak tahun lalu.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.
(dpw/dpw)

















































