Serikat pekerja di Bali berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditetapkan mendekati angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terbaru sebesar Rp 5,6 juta. Harapan itu menguat setelah hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan KHL Bali naik 6,69% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5,2 juta.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, menilai angka KHL terbaru tersebut semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kenaikan UMP Bali 2027.
"Tentunya nilai KHL terbaru tahun 2026 dari BPS, yaitu sebesar Rp 5,6 juta, menjadi acuan perjuangan UMP. Karena ini KHL dari lembaga negara yang harus dilihat oleh pemerintah dalam menentukan kenaikan UMP," ujarnya saat dihubungi detikBali, Rabu (18/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kata Menaker soal BSU Rp 900 Ribu Belum Cair |
Sebelumnya, serikat pekerja di Bali memperjuangkan agar UMP 2027 bisa setara atau setidaknya mendekati KHL sebesar Rp 5,2 juta. Namun, dengan adanya hasil penghitungan terbaru BPS, target perjuangan tersebut kini meningkat menjadi Rp 5,6 juta.
Menurut Rai, KHL selama ini menjadi acuan perjuangan serikat pekerja di Bali untuk mendorong peningkatan upah. Karena itu, hasil penghitungan BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 tersebut diharapkan benar-benar diperhatikan pemerintah daerah.
Rai mempertanyakan apabila hasil survei KHL yang dilakukan lembaga negara justru tidak menjadi pertimbangan gubernur dalam menetapkan UMP.
"Kalau laporan dari BPS tidak menjadi pertimbangan gubernur, lalu mengapa ada survei KHL? Tentunya apa yang tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan, khususnya tentang penetapan UMP oleh kepala daerah, justru mengacu pada KHL," jelasnya.
Rai menegaskan pihaknya akan menyampaikan kekecewaan apabila UMP Bali 2027 yang ditetapkan nantinya tidak sesuai dengan harapan pekerja. Dia berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat dalam menentukan kebijakan pengupahan.
"Tentunya kami akan menyampaikan rasa kecewa kami bahwa gubernur tidak benar-benar serius ingin menyejahterakan rakyatnya, membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan," tegasnya.
Adapun UMP Bali 2027 dijadwalkan ditetapkan pada Sabtu (21/11/2026). Serikat pekerja berharap kenaikan KHL menjadi Rp 5,6 juta dapat menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam menetapkan upah minimum tersebut.

















































