Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap alasan Bupati Kupang Yosef Lede alias Yos batal diperiksa terkait kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi berinisial RWM (21), hari ini. Polisi menyebut Yos sebelumnya telah diberi kesempatan untuk menjalani klarifikasi pada Rabu (18/11), tetapi meminta penundaan melalui kuasa hukumnya.
"Kalau hari ini datang juga sudah terlambat, karena kemarin kami sudah kasih waktu," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra saat konferensi pers di Mapolda NTT, Sabtu (21/11/2026).
Henry menjelaskan penyidik Direktorat Reserse (Ditres) PPA dan PPO Polda NTT telah memberikan kesempatan kepada Yos untuk menjalani klarifikasi pada Rabu lalu. Namun, kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama adalah kami berikan kesempatan untuk klarifikasi dan kemarin sudah naik sidik, tetapi tidak hadir," jelas Henry.
Henry menegaskan penyidik akan kembali memanggil Yos sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dia juga merespons kemungkinan upaya paksa terhadap Bupati Kupang tersebut.
"Akan kami panggil sesuai prosedur yang berlaku dan pro justitia," tegas Henry.
Sementara itu, pengacara Yos, Samuel Haning, menyebut pembatalan pemeriksaan berasal dari pihak kepolisian.
"Polda NTT yang batal pemeriksaannya," ujar Samuel saat dihubungi Sabtu.
18 Saksi Diperiksa
Dalam penanganan kasus dugaan pemerkosaan terhadap RWM di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, penyidik telah meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Sebanyak 18 saksi telah diperiksa.
"Setelah ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), serta menyusun rencana penyidikan surat panggilan terhadap 18 orang saksi," ujar Henry.
Selain itu, penyidik telah meminta keterangan sejumlah ahli, meliputi ahli tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), ahli hukum pidana, ahli psikologi forensik, dan dokter ahli forensik.
Penyidik juga telah memeriksa korban, ibu kandung, dan adik kandung korban. Untuk melengkapi pembuktian, polisi mengajukan permohonan izin penggeledahan dan penyitaan barang bukti di rumah dinas Bupati Kupang pada Jumat (20/11/2026).
"Selanjutnya, kami juga sudah memeriksa saksi korban, ibu kandung korban, dan adik kandung korban guna mendalami keterangan serta melengkapi kebutuhan pembuktian dalam kasus tersebut," beber Henry.
(dpw/dpw)

















































