Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja Anita Palupi alias AP (42). Selain itu Anita juga diwajibkan membayar denda Rp 510 juta subsider 141 hari penjara.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Sunaryanta dalam persidangan di ruang sidang Nusantara PN Jogja, Kamis (19/11/2026).
"Dan pidana denda sebesar Rp 510 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutup biaya denda.
"Apabila penyitaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka pidana denda diganti pidana penjara selama 141 hari," terang Majelis Hakim.
Di Bawah Tuntutan JPU
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 10 tahun penjara dan JPU menuntut juga Anita membayar denda sebesar Rp 800 juta subsider kurungan 170 hari.
Sebagai pertimbangan majelis hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, yakni pasal 9 ayat 1 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum," terang majelis hakim.
Majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama serta dakwaan ketiga pertama dan kedua.
Dakwaan pertama yakni Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 35 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan ketiga pasal kesatu Pasal 77B jo Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan ketiga kedua yakni Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pertimbangan Hakim
Dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa, majelis hakim juga menyampaikan sejumlah pertimbangan. Yakni pertimbangan yang memberatkan serta yang meringankan.
"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah terdakwa Diyah Kusumastuti dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak yang diasuh sehingga mengakibatkan trauma psikis dan fisik. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," jelas Majelis Hakim.
"Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum," sambungnya.
Lolos Bayar Restitusi
Majelis hakim membebaskan terdakwa dari hukuman membayar restitusi seperti yang dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yakni sebesar Rp 425.550.436,60. Begini pertimbangan hakim.
"Sehingga menurut majelis hakim terdakwa tidak layak untuk dibebani restitusi," bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Sunaryanta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (19/11/2026).
"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menurut majelis hakim keadaannya tidak layak untuk dibebani restitusi, sehingga terdakwa dibebaskan dari pembayaran biaya restitusi sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum," sambungnya.
Adapun pertimbangan majelis hakim tidak membebankan restitusi, lantaran status terdakwa hanya sebagai karyawan dengan gaji bulanan. Selain itu, terdakwa merupakan tulang punggung yang harus membiayai keluarganya.
"Menimbang bahwa terdakwa adalah kepala sekolah yang digaji oleh yayasan, pengelolaa uang SPP dan lain-lain semua dikelola oleh ketua yayasan Diyah Kusumastuti melalui rekening pribadinya. Sehingga yang banyak menikmati uang tersebut adalah Diyah Kusumastuti," papar majelis hakim.
"Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah terdakwa digaji sejumlah Rp 3 juta, dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga," demikian lanjutan amar putusan tersebut.
Simak Video "Video Terpopuler Sepekan: Prabowo Rombak Kabinet-Indonesia Vs Thailand di Final"
[Gambas:Video 20detik](apl/apl)

































































