.webp)
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin tidak terpisahkan dari perkembangan dunia kesehatan. Teknologi ini dapat membantu dokter meningkatkan presisi diagnosis, mendukung tindakan medis, hingga mempermudah pekerjaan administratif tenaga kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr Azhar Jaya, S.H., SKM., MARS, mengatakan penerapan AI di bidang kesehatan tidak dapat dihindari. Namun, penggunaannya tetap perlu disertai pengawasan dokter dan regulasi dari pemerintah.
"Contohnya, ada radiologi ya, mungkin dengan mata telanjang kita agak sulit menentukan, tapi dengan AI itu kita bisa tahu, oh ini cancer," ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum, Selasa (27/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun cuma dengan alat rontgen, segitu presisinya dia. Tapi, tetap aja harus dikualifikasi, di-double measure, di-QC oleh dokternya. Oh, ternyata dokter ngeliat benar, oh iya betul," ujar Azhar.
Selain mendukung diagnosis dan tindakan medis melalui teknologi robotik, AI dapat membantu pekerjaan administratif, misalnya mencatat ucapan dokter secara otomatis. Teknologi seperti telemedisin dan teleoperasi juga berpotensi membantu mengatasi keterbatasan tenaga medis.
Namun, penerapan teknologi tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Azhar mencontohkan, koneksi internet yang tidak stabil dapat menjadi kendala penerapan telemedisin dan teleoperasi di wilayah seperti Papua.
Karena itu, pemerintah perlu menilai teknologi kesehatan melalui Health Technology Assessment (HTA). Penilaian ini mencakup kebutuhan, manfaat dan efisiensi, serta aksesibilitas teknologi, termasuk kesiapan infrastruktur dan tenaga kesehatan.
Tantangan lainnya adalah ketergantungan pada teknologi dari luar negeri. Azhar menyoroti alat kesehatan yang hanya dapat menggunakan bahan medis habis pakai (BMHP) dari merek tertentu. Kondisi ini dapat membuat fasilitas kesehatan bergantung pada produsen untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah perlu mendorong kemandirian teknologi melalui lokalisasi dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Dalam istilah memberikan izin masuknya AI atau peralatan teknologi canggih, kita selalu ngomong mau lokalisasi nggak? TKDN ini penting. Supaya kita nggak jadi bangsa yang hanya mengikut, tapi kita seperti kata Pak David tadi, kita bisa leapfrog. Melakukan lompatan kodok untuk meraih teknologi," kata Azhar.
